PravadaNews – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan pemerintah pusat mengenai wacana program efisiensi di sejumlah sektor imbas konflik Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran di Timur Tengah (Timteng).
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Rifqi itu mengaku mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai solusi untuk menghadapi ketidakpastian stabilisasi ekonomi global.
Meski begitu, Rifqi menekankan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus terhadap pemotongan gaji para Menteri dan anggota Dewan melainkan juga mengefektifkan anggaran dari program di setiap instansi.
“Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif,” kata Rifqi, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: BPH Migas Pastikan Gas Aman Selama Lebaran
Diketahui pemerintah saat ini telah mempertimbangkan melakukan kebijakan efisiensi anggaran mulai dari pemotongan gaji Menteri, DPR dan pejabat negara hingga kerja di rumah (work from home) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta.
Atas dasar itu, Rifqi menegaskan wacana pemerintah menerapkan efisiensi anggaran harus tepat sasaran sehingga tujuan untuk menstabilkan ekonomi dapat tercapai ditengah geopolitik global yang sedang bersitegang.
Sosok Politikus Partai NasDem itu berpendapat rencana kebijakan efisiensi anggaran mulai dari pemotongan gaji hingga kebijakan WFH adalah salah satu langkah upaya untuk menghadapi krisis.
Namun, Rifqi menambahkan tidak hanya itu, pemerintah juga harus fokus terhadap efisiensi anggaran program-program kelembagaan yang tidak masuk dalam skala prioritas agar kebijakan pangkas anggaran itu dapat bermanfaat dan tepat sasaran.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” tutup Rifqi.
