PravadaNews – Di tengah bentuk kekhawatiran akan ketahanan energi nasional, wacana terkait penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) mendapat beragam respons dari masyarakat.
Adapun kebijakan itu sebelumnya di inisiasi oleh pemerintah pusat sebagai salah satu langkah yang diambil untuk menghemat energi ditengah ketidakstabilan ekonomi global, dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah (Timteng).
Menyikapi hal itu, pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, pendekatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan langkah lebih luas apabila pemerintah ingin mencapai dampak yang signifikan dan berkelanjutan.
Efriza menyebut kebijakan WFH seharusnya tidak diposisikan semata sebagai respons jangka pendek terhadap tekanan pasokan energi, khususnya minyak namun juga harus dipetakan menjadi poin penting untuk menuju kemandirian ekonomi.
“Kebijakan ini juga semestinya diintegrasikan dengan strategi diversifikasi energi dan efisiensi penggunaan listrik, agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap krisis pasokan minyak, melainkan bagian dari transformasi kebijakan energi yang lebih berkelanjutan misalnya,” tutur Efriza kepada PravadaNews, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: WFH Solusi atau Ilusi?
Di sisi lain, Efriza menekankan bahwa dampak riil terhadap penghematan energi secara nasional tidak dapat bergantung pada kebijakan tersebut saja.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut menurut Efriza, juga sangat perlu diintegrasikan ke dalam strategi yang lebih luas, termasuk perihal diversifikasi energi menerapkan peningkatan efisiensi penggunaan listrik.
Tanpa kerangka besar yang jelas, WFH berisiko menjadi langkah reaktif yang tidak menyentuh akar persoalan energi nasional.
Pengurangan perjalanan harian tidak serta-merta berbanding lurus dengan efisiensi energi secara keseluruhan, terutama jika konsumsi listrik rumah tangga justru meningkat.
“WFH memang berpotensi menekan konsumsi bahan bakar karena berkurangnya mobilitas harian, tetapi dampak riil terhadap penghematan energi nasional tidak dapat dilakukan hanya melalui WFH,” ungkap Efriza.
Selain itu, Efriza mengingatkan adanya keterbatasan struktural dalam penerapan WFH. Tidak semua sektor pekerjaan memiliki fleksibilitas yang sama untuk beralih ke sistem kerja jarak jauh.
Sektor pelayanan publik dan manufaktur, misalnya, tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional dan kualitas layanan.
Menurut Efriza, jika kebijakan ini diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, ditengarai malah akan menimbulkan dampak kontraproduktif.
Dalam konteks ini, Efriza juga turut mendorong langkah pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan berbasis krisis.
Ia menilai bahwa transformasi energi memerlukan pendekatan yang komprehensif, terukur, dan lintas sektor, bukan sekadar solusi instan yang tampak menjanjikan di permukaan. Dengan kata lain, WFH mungkin dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan jawaban utama.
Efriza menambahkan, tanpa strategi energi yang terintegrasi, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi langkah sementara yang tidak membawa perubahan fundamental bagi ketahanan
“Patut juga diingat bahwa dari sisi produktivitas kerja, bahwa tidak semua sektor dan jenis pekerjaan kompatibel dengan skema kerja jarak jauh, seperti pelayanan publik, manufaktur dan lainnya,” kata Efriza.
“Sehingga jika dipaksakan secara seragam justru dapat menurunkan kinerja layanan publik dan aktivitas ekonomi,” tandas Efriza.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, merespon kekhawatiran soal pemberlakuan kebijakan kerja di rumah atau work from home (WFH) yang dianggap tidak dapat berjalan efektif sesuai dengan rencana pemerintah.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Irawan itu meyakini kebijakan WFH tersebut dinilai akan berlaku efektif jika di atur secara paralel dengan memetakan konsep yang matang.
Irawan menekankan, selain fokus mengatur WFH, pemerintah juga harus menentukan pembatasan untuk menghindari munculnya risiko hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya kerja di rumah tersebut.
“WFH harus diikuti juga dengan kebijakan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan, kegiatan WFH tidak akan berjalan efektif,” ungkap Irawan, dikutip Selasa (24/3/2026)
Irawan menekankan, efektivitas WFH juga tergantung pada adanya pengawasan dan batasan. Menurut Irawan, tanpa aturan yang matang dan jelas, kebijakan WFH ini justru cukup rawan disalahgunakan oleh sebagian pekerja.
Pandangan Irawan ini menekankan perihal pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan juga disiplin birokrasi agar digitalisasi pelayanan publik tidak terganggu.
“Potensial pengurangan satu hari kerja itu justru disalahgunakan untuk kepentingan berpergian atau liburan yang justru membuat kita lebih boros energi,” tutup Irawan.
