PravadaNews – Pemerintah tengah mematangkan skema efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga minyak. Salah satu opsi yang mencuat adalah pengurangan frekuensi penyaluran dari enam kali menjadi lima kali dalam sepekan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Ia juga belum memastikan apakah Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan.
“Sedang kita finalkan,” kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Baja juga: BGN Bantah Isu Pemaksaan MBG
Menurut Prasetyo, pemerintah akan segera mengumumkan langkah-langkah strategis dalam merespons dinamika global dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut, termasuk nasib penyesuaian program MBG, dijadwalkan diumumkan dalam hitungan hari.
“(Diumumkan) Minggu ini. Ada Sabtu, ada Minggu,” sebut Prasetyo.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa inisiatif efisiensi justru datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program. Ia menyebut, pengurangan frekuensi penyaluran menjadi salah satu langkah realistis tanpa mengorbankan tujuan utama program.
Purbaya memperkirakan, skema tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun, berdasarkan hitungan awal yang masih bersifat kasar.
“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” sebut Purbaya Di Jakarta (27/3/2026).
