PravadaNews – Dampak perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran mulai dirasakan negara-negara di Asia Tenggara.
Salah satu dampak yang dirasakan yakni pasokan energi yang terganggu, sehingga mengakibatkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sejumlah negara di Asia seperti Thailand dan Filipina sudah menyatakan darurat energi. Dan, pemerintahnya memutuskan untuk menaikan harga BBM.
Sementara itu, Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan yang memberlakukan kenaikan harga BBM.
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis energi ini menjalankan sejumlah kebijakan di antaranya memberlakukan Work From Home (WFH) dan penghematan BBM.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kemenkeu belum memiliki niatan untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi energi.
“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” kata Purbaya beberapa hari lalu.
Baca Juga: Ekonom Ramal BBM Non-Subsidi Naik Awal April
Masih Menunggu Keputusan
Kabar mengenai kenaikan harga BBM mulai berseliweran di masyarakat. Namun, pemeritah menegaskan, BBM non-subsidi tidak tidak naik di awal April.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah belum berencana menaikan harga BBM.
Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan kuat untuk tidak menaikan harga BBM.
Kata Bahlil, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak kenaikan BBM terhadap kondisi rakyat kecil.
“Untuk BBM subsidi sampai sekarang, Presiden pasti mempertimbangkan kondisi rakyat kecil. Tunggu saja keputusan terbaiknya,” ujar Bahlil di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Indonesia-Jepang Teken Kerja Sama Rp370 Triliun
Ekonom Ramal BBM Subisidi dan Non-Subsidi Naik Awal April
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi, Bahan Bakar Minyak (BBM) subisidi dan non-subsidi akan alami kenaikan.
Bhima meramalkan, BBM subsidi naik sekitar 15-20 persen per liter. Sekarang BBM subisidi seperti Pertalite harganya Rp10.000. Jika naik 15-20 persen, hargaya bisa mencapai Rp.12.000.
“BBM non-subsidi diperkirakan naik 1.500-2.000 per liter sekitar 15 persen untuk Pertamax dan Pertamina Dex,” kata Bhima kepada PravadaNews, Selasa (31/3/2026).
Kenaikan BBM non-subsidi itu, kata Bhima, karena besarnya kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada PT Pertamina.
“Kenanikan BBM non-subsidi karena kompensasi pemerintah ke Pertamina melonjak signifikan,” ujar Bhima.
“APBN tanpa ada realokasi belanja yang besar tidak bisa menanggung selisih harga keekonomian atau risikonya memang Pertamina yang menanggung, dengan cashflow yang bleeding,” tambah Bhima.
Bhima mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi bukan kali pertama terjadi. Kata Bhima, dengan harga minyak persisten di 90-115 dolar Amerika Serikat per barel, akan mempengaruhi harga BBM non-subsidi.
“Ke depan paling berisiko harga BBM subsidi yang giliran disesuaikan,” kata Bhima.
Bhima menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak pada naiknya harga bahan pokok.
“Transmisinya dari BBM kemana-mana termasuk ke inflasi pangan. Inflasi bisa tembus 6-7 persen di bulan April,” imbuh Bhima.
Bhima mengingatkan agar Pemerintah Indonesia segera menyusun strategi untuk menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global.
“Sementara Indonesia belum punya mitigasi krisis energi dibanding negara lainnya, ini disebut quite before the Storm, terlalu santai dan anggap enteng,” pungkas Bhima.
