PravadaNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras terkait potensi lonjakan inflasi yang bisa terjadi akibat konflik di Timur Tengah.
Situasi ini dipicu oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang berdampak langsung pada gangguan distribusi energi global.
Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa jalur logistik energi yang terhambat akan mendorong kenaikan harga bahan bakar dan biaya pengiriman barang, termasuk bahan baku dan pangan.
“Hal ini tentu akan meningkatkan tekanan inflasi baik global maupun domestik,” sebut Dian, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Paket Direksi BEI Beredar OJK Buka Suara
Tekanan inflasi yang tinggi jika direspons dengan kebijakan moneter yang ketat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat serta menekan aktivitas produksi dan keuntungan perusahaan.
“Kenaikan harga energi dan tekanan inflasi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha juga serta menurunkan profitabilitas perusahaan dan kemampuan membayar debitur serta daya beli masyarakat,”ucap Dian.
Sektor yang paling rentan terdampak adalah segmen UMKM dan konsumsi karena sensitifitasnya yang tinggi terhadap perubahan ekonomi. Kondisi ini berisiko meningkatkan angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dan membuat perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru.
Meskipun berbagai risiko global mengintai, Dian menegaskan bahwa fondasi industri perbankan nasional saat ini tergolong sangat kokoh. Standar keuangan Indonesia dinilai jauh di atas praktik internasional umumnya.
“Ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan dengan teman-teman media bahwa sebetulnya standar-standar keuangan kita itu kalau dibandingkan dengan international best practice sendiri sebetulnya kita jauh sekali di atas standar itu ya,”kata Dian.
