PravadaNews – Di tengah tekanan krisis energi dan ekonomi global imbas konflik AS-Israel vs Iran langkah Pemerintah yang tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat apresiasi dari parlemen.
Pasalnya, bagi parlemen, keputusan itu merupakan langkah yang cukup cerdas dalam rangka mempertahankan fiskal negara dan daya beli masyarakat.
Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, mengaku sangat mengapresiasi keputusan tersebut lantaran dapat menekan potensi inflasi dan menurunya daya beli masyarakat.
Sosok yang akrab disapa Wihadi itu menilai, kenaikan harga BBM bukan lagi merupakan solusi lantaran berpotensi memicu efek berantai yang signifikan.
Dalam pandangannya, lonjakan harga energi hampir pasti akan diikuti kenaikan harga berbagai komoditas lain, dari kebutuhan pokok hingga biaya distribusi.
Baca juga: Polri Bongkar Penyelewengan BBM dan Elpiji
Menurut Wihadi efek kenaikan harga BBM domino ini tidak bisa dipandang remeh karna justru akan berimbas terhadap kenaikan komoditas secara simultan yang berpotensi menimbulkan inflasi.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional terutama saat Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan yang relatif positif.
“Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” ungkap Wihadi, Minggu, (12/4/2026).
Adapun langkah mempertahankan harga BBM telah mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menyikapi situasi ketidakpastian ekonomi global imbas meletusnya konflik di Timur Tengah (Timteng).
Wihadi menyadari keputusan yang diambil pemerintah itu merupakan langkah berani meski menghadapi
dilema klasik antara tetap menjaga kesehatan fiskal dan melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.
Keputusan mengurungkan niat menaikan harga BBM itu adalah salah satu langkah protektif dari pemerintah demi menjaga rasio ekonomi dalam negeri.
Di sisi lain, Pemerintah juga harus mengurangi kebijakan ataupun program-program yang sejauh ini dinilai berpotensi membebani arus ekonomi masyarakat.
Wihadi menambahkan, keputusan pemerintah yang menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi beban subsidi juga patut diapresiasi lantaran dapat sebagai alat meredam dampak eksternal.
“Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” tutup Wihadi.
