PravadaNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti banyaknya kepala daerah yang di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan praktik rasuah.
Kemendagri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugeng Hariyono mengatakan, seorang pemimpin berintegritas adalah yang melakukan sesuai perintah undang-undang.
“Dia melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dia. Itulah integritas,” kata Sugeng saat menjadi pembicara dalam Live Talk Show BPSDM Kemendagri di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: 278 Ribu Relawan MBG Belum Punya Jaminan Sosial
Banyaknya kepala daerah yang terjadi OTT KPK menjadi ‘warning’ bagi seluruh pejabat di tingkat pusat maupun daerah.
BPSDM Kemendagri, lanjut Sugeng, terus mengingatkan kepada seluruh kepada daerah untuk tidak melakukan praktik korupsi dan melanggar hukum.
Selain itu, Kemendagri juga kerap mengadakan sosialisasi terkait gerakan antikoprusi dalam kegiatan forum Retret Kepala Daerah yang melibatkan PKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).
“Ini dari sisi materi sudah tidak kurang. Artinya, sudah begitu berlapis-lapisnya diingatkan,” ujar Sugeng.
Sugeng menambahkan, BPSDM Kemendagri juga menggelar program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD.
