PravadaNews – Penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus memicu gelombang kekhawatiran terkait keamanan para pembela HAM dan demokrasi di negara ini.
Sejumlah pihak menilai serangan yang dilakukan dua orang tidak dikenal itu berkaitan aktivitas Andrie yang menjabat sebagai sosok Wakil Koordinator organisasi pemantau HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),
Aktivitas Andrie yang dikenal kritis dan berani bersuara membela hak asasi manusia diduga menjadi penyebab peristiwa penyiraman air keras.
Serangan brutal terhadap Andrie itu dianggap bukan hanya sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan menjadi cerminan meningkatnya ancaman kebebasan berekspresi dan jaminan keamanan HAM di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menilai, aksi teror penyiraman air keras itu telah menjadi gambaran yang mengkhawatirkan mengenai jaminan keselamatan individu dari perspektif bernegara.
Bonnie menegaskan, aksi teror kekerasan kepada Andrie merupakan bentuk perbuatan tak berperikemanusiaan dan anti terhadap demokrasi.
“Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk nyata darurat HAM,” ujar Bonnie dalam pernyataan tertulis dikutip Minggu (15/3/2026).
Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Andrie Yunus
Di sisi lain, Bonnie menduga, aksi teror terhadap aktivis KontraS itu bukan kejahatan biasa. Bonie mengatakan, aksi teror dan kekerasan itu kini bisa dikatakan menjadi sebuah pola yang kerap menghantui perjalanan demokrasi sejak masa sebelum reformasi.
Diketahui, aksi kekerasan terhadap aktivis masih cukup massif. Sebab, aksi teror yang menimpa Andrie itu tak hanya terjadi kali ini, melainkan juga sudah ada sejak era orde lama, orde baru hingga reformasi.
Berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa aktivis pembela HAM itu kini terangkum dalam sejumlah kasus di antaranya; peristiwa Penculikan Aktivis 1997–1998, pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada 1993, hingga kematian misterius pejuang HAM Munir Said Thalib pada 2004.
Bonnie menambahkan setiap kasus kekerasan yang kerap menyerang suara kritis telah meninggalkan pertanyaan panjang yang timbul tentang prinsip atas akuntabilitas negara.
“Seharusnya pengalaman pahit itu menjadi pelajaran berharga,” ujarnya. “Kekerasan dan pembungkaman tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa,” tutup Bonnie.
