PravadaNews – Wacana polemik kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita kembali menuai sorotan. Adapun kenaikan harga Minyakita itu ditengarai bakal menambah beban ekonomi rakyat ditengah krisis energi global imbas konflik timur tengah.
Menyikapi hal itu, Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga Minyakita berpotensi memperburuk tekanan ekonomi masyarakat kecil di tengah melemahnya daya beli.
Dalam keteranganya, Efriza mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, maka ditenggarai akan berdampak menurunnya daya beli masyarakat.
“Jika kondisi ini terus terjadi, maka masyarakat bawah yang paling terdampak karena daya beli mereka semakin tertekan,” ungkap Efriza, Senin, (11/5/2026).
Efriza menyebut lonjakan harga Minyakita sebenarnya juga sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di sejumlah daerah.
Efriza menyayangkan, lambatnya respons pemerintah dalam rangka mensiasati kebijakan Minyakita telah memicu kekecewaan publik.
“Harus diakui, sudah beberapa bulan ini minyak goreng komersial harganya melonjak tinggi, menghasilkan kekecewaan publik karena respons pemerintah yang minim dan telat,” katanya.
Efriza berpendapat, jika kenaikan harga Minyakita itu tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah justru membuka peluang kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Efriza menambahkan, dampak dari kenaikan harga Minyakita itu juga ditengarai akan memicu inflasi pangan dikhawatirkan semakin dirasakan masyarakat.
“Dengan pemerintah malah menaikkan Minyakita, yang terjadi malah pelonjakan harga-harga kebutuhan pokok lainnya cenderung akan semakin terbuka merangkak naik,” tutup Efriza.
Harga minyak goreng rakyat MinyaKita terus merangkak naik dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Berdasarkan pantauan pasar hingga 10 Mei 2026, harga MinyaKita di sejumlah daerah bahkan menembus Rp20 ribu per liter.
Di Jakarta, misalnya, harga MinyaKita di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Cijantung dan Rawamangun mencapai Rp22 ribu per liter. Kenaikan serupa terjadi di berbagai daerah lain.
Di Pekanbaru, Riau, harga MinyaKita dilaporkan melonjak hingga Rp20 ribu sampai Rp23 ribu per liter. Harga tersebut bahkan melampaui minyak goreng premium yang umumnya dijual lebih mahal dibanding minyak goreng subsidi pemerintah.
Sementara itu, pantauan di Bekasi dan sejumlah wilayah lain di Jawa Barat menunjukkan harga MinyaKita di tingkat pengecer berada pada kisaran Rp18.500 hingga Rp20 ribu per liter.
Secara nasional, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) mencatat rata-rata harga MinyaKita berada di kisaran Rp16 ribu hingga Rp17.500 per liter. Namun, di lapangan stok produk kerap langka dan sebagian pedagang menjualnya melalui sistem bundling dengan produk lain.
Ombudsman RI menemukan indikasi persoalan distribusi dan pengawasan dalam sidak yang dilakukan pada Jumat dini hari, 8 Mei 2026. Inspeksi dipimpin Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar di Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Senen, dan Pasar Raya Johar Baru, Jakarta.
“Sidak ini dilakukan sebagai langkah responsif untuk memantau dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terhadap stabilitas kebutuhan pokok masyarakat,” kata Ghoffar.
Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman mendapati MinyaKita sulit ditemukan di sejumlah pasar yang dikunjungi. Di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen, stok MinyaKita dilaporkan nihil.
Adapun di Pasar Raya Johar Baru, minyak goreng tersebut masih tersedia dalam jumlah terbatas. Namun, pedagang menjualnya seharga Rp38 ribu untuk kemasan dua liter atau setara Rp19 ribu per liter.
Harga itu jauh melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa beralih ke minyak goreng premium dengan harga berkisar Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per liter.
Kenaikan harga dan kelangkaan MinyaKita dinilai menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah naiknya sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
