PravadaNews – PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor mobil pick up sebanyak 105 ribu unit untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai kontrak fantasis senilai Rp24,66 triliun.
PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan impor karena membutuhkan kendaraan dengan roda penggerak 4×4 untuk mendukung mobilitas distribusi pangan hasil pertanian ke desa-desa pada program Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, pihaknya mengimpor kendaraan yang tidak diproduksi di Indonesia. “Selama ini, 4×4 merek apa apun itu kan full impor,” ujar Joao.
Adapun rincian mobil pick up yang bakal diimpor impor; 70.000 unit impor dari Tata Motors. 35.000 pick up Yodha dan 35.000 pick up Ultra T.7 Light Truck. Kemudian, 35.000 unit Scorpio pick up dari Mahindra & Mahindra.
Rencana kebijakan impor kendaraan itu berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga: Kadin Minta Presiden Batalkan Impor Mobil Pick Up
Menperin mengatakan, industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan pick up sekitar 1 juta unit per tahun. Menperin meyakini produksi kendaran pick up dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang siginifikan.
Misalnya, jika produksi kendaraan pick up dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan pengadaan 70.000 unit akan memberikan dampak ekonomi atau backward linkage sebesar Rp27 triliun.
“Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel menekankan bahwa kebijakan impor tersebut melanggar Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gobel mengatakan, para pembantu presiden seharusnya dapat menjalankan Asta Cita program dari program pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” kata Gobel, Senin (23/2/2026).
Baca Juga: Kemenperin Komitmen Perkuat Industri Otomotif Nasional
Dilihat dari data penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit yang di antaranya kendaraan pick up sebanyak 110.674 unit, truk 25 ribu unit.
Angka penjualan pada 2025 tersebut turun sekitar 7,2 persen dibandingkan dengan angka penjualan pada 2024. Hal itu sesuai dengan daya beli masyarakat yang menurun.
Gobel mengatakan, fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen pembangkit ekonomi dan industri nasional. Gobel menyakini fiskal dan BUMN yang kuat akan membuka lapangan pekerjaan dan berdampak pada penguatan daya beli masyarakat.
Politisi Partai NasDem itu mengingatkan, bahwa sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang besar. Menurut Gobel, fiskal dan BUMN harus menjadi pendorongan untuk penciptaan lapangan kerja.
“Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah dari lulusan pendidikan vokasi,” ujar Gobel.
“Dengan bergeraknya industri otomotif maka akan banyak lulusan SMK yang akan terserap. Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” pungkas Gobel.
