Pravadanews – Isu mengenai merenggangnya hubungan antara mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, belakangan menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Spekulasi tersebut muncul seiring dinamika politik pasca pemilu dan perbedaan sikap dalam sejumlah agenda strategis nasional. Sejumlah pengamat politik menilai, perbedaan pandangan di antara dua tokoh besar itu merupakan hal yang wajar dalam transisi kepemimpinan.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menegaskan adanya keretakan hubungan di antara keduanya. Baik pihak Istana maupun jajaran Partai Gerindra masih menunjukkan komunikasi yang berjalan normal dalam berbagai agenda kenegaraan.
Baca juga: Dua Menteri Prabowo Saling Sindir Soal Dana Proyek Galangan Kapal
Sejumlah analis menilai hubungan keduanya tetap berada dalam koridor profesional. Mereka mengingatkan dinamika politik kerap memunculkan persepsi yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Publik pun menunggu klarifikasi lebih lanjut di tengah berbagai spekulasi yang berkembang.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai ada indikasi yang memperlihatkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tengah retak
“Iya, retak itu makin terlihat dari apa yang selama ini selalu ditutup-tutupi kedua belah pihak. Lebih khusus lagi, kala pihak ke tiga mulai masuk,” ujar Ray kepada Pravadanews.com, Kamis (19/2/2026).
Menurut Ray, tanda-tanda tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak awal pemerintahan berjalan. Salah satunya, kata Ray, minimnya ruang tampil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan publik. Ia menilai keterbatasan eksposur politik Gibran dapat berdampak pada peluang elektoral di masa depan, terlebih dalam sistem politik yang sangat dipengaruhi tingkat popularitas.
Ray juga menyinggung dinamika dukungan partai politik. Sejumlah ketua umum partai, seperti Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, dinilai mulai menunjukkan dukungan terbuka kepada Prabowo. Namun menurutnya, dukungan tersebut belum tentu otomatis mencakup Gibran.
Baca juga: DPR Dukung Menkeu Beri Tambahan TKD untuk Daerah Terdampak Bencana Sumatera
Selain itu, isu perombakan kabinet atau reshuffle turut disebut menjadi faktor yang memperlebar jarak. Ray menilai sejumlah menteri yang dianggap dekat dengan Jokowi telah diganti maupun berpotensi diganti. Hal ini, membuat pengaruh Jokowi dalam lingkar kekuasaan semakin menipis.
Ray juga menyoroti dinamika di internal kabinet, termasuk polemik terbuka antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ray menilai situasi tersebut memperlihatkan perbedaan garis politik di antara figur yang dianggap dekat dengan masing-masing tokoh.
Di sisi lain, Ray menyinggung sikap Prabowo terhadap isu dugaan ijazah palsu yang sempat menyeret nama Jokowi. Menurutnya, Prabowo terkesan tidak memberi perhatian khusus terhadap isu tersebut. Ray mengutip pernyataan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, yang dalam sebuah talk show televisi menyebut Prabowo memandang isu itu bukan prioritas dibanding persoalan strategis lain.
Ray juga menilai langkah Prabowo yang mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi ke Istana menjadi sinyal politik tersendiri. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk soal penguasaan lahan dan kebijakan ekonomi.
Sementara itu, sikap Jokowi belakangan dinilai turut memperkuat spekulasi publik. Ray menilai intensitas pertemuan keduanya semakin jarang. Jokowi juga disebut menyatakan komitmennya untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta menyuarakan dukungan terhadap penguatan kembali Undang-Undang KPK. Di saat yang sama, Gibran mulai aktif menyuarakan isu RUU Perampasan Aset.
“Pelan, arahnya makin terlihat. Apa yang sering mereka bantah sebelumnya justru berkebalikan dengan fakta lapangan,” kata Ray.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun dari Jokowi terkait spekulasi keretakan hubungan tersebut. (Nomo)
