PravadaNews – Di tengah derasnya arus digitalisasi yang kian membentuk wajah politik nasional, masa depan demokrasi tak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh integritas manusia dan ketajaman nalar masyarakat dalam menyaring informasi. Tak hanya itu, di tengah ...
PravadaNews – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Selly, upaya penanggulangan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadam...
PravadaNews — Komisi II DPR RI memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya mengejar target penyelesaian regulasi. Substansi dan meaningful participation atau partisipasi bermakna juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembahasan. Komitmen tersebut disampaika...
PravadaNews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat internal Komisi II DPR RI, Kamis (8/10/2026). Wakil Ke...
PravadaNews – Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada alarm serius. Maraknya praktik kecurangan akademik di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi dinilai bukan lagi persoalan kecil, melainkan sinyal yang menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap integritas pendidikan ...
PravadaNews – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso menyoroti usulan HIPMI menaikkan plafon KUR menjadi Rp2 miliar. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka ruang pembiayaan lebih besar bagi UMKM kelas menengah. Andhika menyebut, persoalan Usaha Mikro, Kecil, ...
PravadaNews – Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi memasuki tahap pembahasan di DPR RI. Komisi II DPR RI mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melalui rapat internal, Selasa (29/9/2026). Ketua Komisi II D...
PravadaNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan rampung pada 8 Oktober 2026 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum tenggat pemisahan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja berakhir pada 31 Oktober 2026 mendatang. Sebelumnya, Mahkamah ...
PravadaNews – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan penegakan kode etik Anggota DPR RI dilakukan tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang partai politik. Penegakan etik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan dan citra lembaga perwakilan rakyat. Wakil ...
PravadaNews — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes. Pengangkatan tersebut disepakati pemerintah dan DPR mulai Januari 2027. Lalu menyampaikan pe...
