PravadaNews – Wacana penerapan efisiensi anggaran yang diusulkan pemerintah pusat mencakup pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR mendapatkan respons dari Senayan.
Adapun wacana tersebut sebelumnya telah disampaikan pemerintah sebagai respons antisipasi dampak geopolitik di Timur Tengah (Timteng) dan tekanan ekonomi global.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyambut baik wacana yang diusung pemerintah mengenai efisiensi anggaran dan pemotongan gaji menteri hingga wakil rakyat.
“Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga,” ujar Zulfikar, Selasa (17/3/2026).
Zulfikar menilai, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum menerapkan kebijakan penghematan anggaran.
Pasalnya, politisi Partai Golkar ini menilai, selain pemotongan gaji para menteri dan anggota DPR, pemerintah juga harus fokus mengaudit setiap kegiatan program yang dilakukan di setiap instansi.
Baca Juga: Pemerintah Rencana Potong Gaji Menteri-DPR
Menurutnya, langkah tersebut sangatlah penting dalam rangka mendukung rencana efisiensi anggaran terutama agar pengeluaran keuangan negara tepat sasaran.
“Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua,” tegasnya.
Zulfikar menegaskan, rencana efisiensi anggaran juga harus didukung dengan langkah audit dan evaluasi total terhadap seluruh instansi kementerian serta lembaga.
Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tepat sasaran serta mendorong efektivitas program-progam yang disusun serta tak lagi menghamburkan APBN.
Pada prinsipnya, DPR sepakat terkait wacana pemangkasan gaji menteri hingga DPR asal beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu,” pungkasnya.
Ilustrasi gambar DPR RI sedang meninjau dan mendukung wacana efisiensi anggaran yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
