PravadaNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat transisi energi bersih melalui serangkaian insentif untuk kendaraan listrik. Tidak hanya dari sisi fiskal, kemudahan juga diberikan dalam aspek mobilitas di jalan raya.
Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang insentif fiskal bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam implementasinya, Pemprov DKI tetap memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memastikan kebijakan daerah tetap selaras dengan aturan pemerintah pusat.
“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” ungkap Lusiana, Selasa (5/5/2026).
Lusiana mengatakan kebijakan ini tidak hanya untuk mendukung ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan, tetapi juga mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Jakarta.
Selain insentif pajak, Pemprov DKI juga memberikan pembebasan aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung penggunaan kendaraan rendah emisi di ibu kota.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, kebijakan tersebut akan terus dipertahankan.
“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ujar Syafrin Liputo.
Menurut Syafrin, pengembangan kendaraan listrik menjadi bagian dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas yang didukung oleh penguatan transportasi publik dan kebijakan lingkungan yang konsisten.
