PravadaNews – Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq mengakui penanganan sampah laut dan wilayah kepulauan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama karena luasnya area perairan serta tingginya biaya operasional yang dibutuhkan.
Hanif menjelaskan, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau membuat upaya pengelolaan sampah menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi di sejumlah daerah juga turut memperberat upaya penanganan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor serta inovasi berkelanjutan agar persoalan sampah laut dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.
“Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar,” ujar Hanif di Makassar, Minggu (5/4/2026).
Hanif menyebut sampah laut ialah sampah darat yang muaranya ke laut akibat tidak adanya pengolahan sampah secara maksimal di daratan.
Secara nasional, sampah yang diolah baru sekitar 25 persen. Kemudian, sampah yang masuk ke TPA sekitar 60 persen. Sehingga, ada 40 persen yang masih terbuang di lapangan, yang kemudian lari ke laut.
“Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut,” urai Hanif.
Hanif mengakui persoalan sampah laut dan kepulauan menjadi tugas kementerian yang belum terselesaikan, namun demikian menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
“Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali,” ujar Hanif.
Dia mengaku bahwa pihaknya telah melakukan penanganan sampah di Bali, yang sampah lautnya berada di pusaran arus, sehingga setiap September hingga Februari, dilakukan handling bersama seluruh jajaran, mulai pengerahan TNI, Polri untuk menangani sampah laut Bali.
Dalam penanganan sampah laut, pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga tengah menyiapkan dan mengatur strategi.
“Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur,” ujar Hanif.
