PravadaNews – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8/2026) pagi, dengan episenter di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. BMKG mencatat gempa terjadi pukul 04.58 WIB dan sempat memicu peringatan dini tsunami.
“Kami berharap pemerintah dan stakeholder terkait segera bergerak cepat melakukan tanggap darurat terhadap dampak gempa. Kami mendapat informasi jika kerusakan bangunan cukup parah dan memicu kepanikan masyarakat sehingga mereka naik ke dataran-dataran tinggi,” ujar Anggota DPR RI, Dipo Nusantara, dikutip Minggu (16/8/2026)
Dipo meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menunda pertolongan bagi warga terdampak. Ia menekankan pentingnya distribusi bantuan dasar sejak dini.
“Kami berharap pemerintah segera membantu masyarakat agar mereka tidak semakin kesulitan karena terlambat mendapatkan pertolongan, makanan, air bersih, tempat berlindung, maupun layanan kesehatan,” ujar Dipo.
Dalam situasi tanggap darurat, Dipo mendesak agar pencarian dan pertolongan warga yang tertimpa bangunan menjadi prioritas utama. Evakuasi warga dari bangunan berbahaya juga harus segera dilakukan.
“Kita harus mengutamakan manusia. Cari dan selamatkan warga yang membutuhkan pertolongan, pastikan korban luka segera mendapat layanan medis, dan jangan biarkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus bertahan dalam kondisi yang tidak layak,” imbuh Dipo.
Dipo juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan di lokasi pengungsian. Menurutnya, kebutuhan mereka berbeda dari kebutuhan umum lainnya.
“Bantuan jangan hanya melihat kebutuhan umum. Perhatikan juga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Mereka membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus di lokasi pengungsian,” kata Dipo.
Selain kebutuhan logistik dan kelompok rentan, Dipo mendorong BMKG dan pemerintah daerah terus menyampaikan informasi resmi mengenai potensi gempa susulan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya dengan bantuan, tetapi juga dengan informasi yang dapat dipercaya. Kita berharap tidak ada korban jiwa dan seluruh masyarakat Flores serta NTT diberikan keselamatan dalam menghadapi bencana ini,” pungkas Dipo.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan langkah cepat dan terpadu dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi NTT.
Langkah tersebut meliputi pembentukan posko bencana terpadu di wilayah terdampak hingga percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur utama.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi pada Minggu (16/8/2026) di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.
“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelas Menteri Pratikno.
Menurut Menko PMK, dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan dan pemulihan warga serta wilayah terdampak. Pemerintah juga akan segera memulihkan infrastruktur utama agar dapat kembali berfungsi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tutur Pratikno.
