PravadaNews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan anggaran pendidikan di Ibu Kota tidak boleh dipangkas, termasuk untuk program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Penegasan itu disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan iftar dan silaturahmi bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (27/2/2026).
“Pada 2025, KJP Plus telah menjangkau 707.513 peserta didik dan KJMU menjangkau 16.920 mahasiswa. Program ini bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sosial,” kata Pramono dalam arahannya.
Pramono menuturkan, bukan hanya bantuan pendidikan yang dijaga, tetapi juga tunjangan dan hak pegawai di lingkungan Balai Kota.
“Hal yang berkaitan dengan tunjangan dan berbagai hak lainnya bagi seluruh jajaran Balai Kota, termasuk Saudara-saudara sekalian, tidak boleh dikurangi sedikit pun,” tutur Pramono.
Selain soal anggaran, Pramono menekankan komitmen Pemprov DKI untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga.
Baca Juga: Revisi UU Haji Perkuat Investasi Indonesia di Arab Saudi
Pramono memastikan setiap anak di Jakarta, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan wilayah tempat tinggal, harus memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
“Kami menegaskan komitmen untuk memastikan setiap anak Jakarta, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah, memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyoroti pelaksanaan Program Pemutihan Ijazah Tahap I hingga V Tahun 2025. Menurut Pramono, program tersebut telah mengembalikan akses belajar bagi 6.050 siswa yang sebelumnya terkendala persoalan administrasi.
Pramono pun meminta jajaran Dinas Pendidikan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pendidikan. Menurut dia, kepemimpinan sekolah yang inovatif dan lingkungan belajar yang aman menjadi prasyarat peningkatan mutu pendidikan.
“Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pendidikan, penguatan kepemimpinan sekolah yang inovatif, serta kebijakan tanpa toleransi terhadap perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah,” pungkas Pramono.
