PravadaNews – Pemerintah akan memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran pendidikan mulai 2028 mendatang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemi...
PravadaNews – Pemerintah akan memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran pendidikan mulai 2028 mendatang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemi...
PravadaNews – Komisi X DPR RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief menekankan bahwa kebutuhan dunia pendidikan masih sangat besa...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran pendidikan merupakan langkah yang tepat. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad mengatakan, pembiayaan MBG bukan merupakan komponen u...
PravadaNews – Pemerintah didesak khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan ...
PravadaNews – Pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Namun, ketentuan tersebut baru akan diterapkan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi S...
PravadaNews – Komisi X DPR RI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian...
PravadaNews – Pemerintah didesak khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan ...
PravadaNews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan anggaran pendidikan di Ibu Kota tidak boleh dipangkas, termasuk untuk program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Penegasan itu disampaikan Pramono saat menghadiri kegia...
