PravadaNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) sebagai langkah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan pengelolaan fiskal tetap pruden, sekaligus mengantisipasi potensi tekanan terhadap perekonomian nasional yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan negara.
Purbaya menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga keberlanjutan fiskal dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada, ketimbang menambah beban baru.
Purbaya juga menilai disiplin dalam pengajuan anggaran menjadi kunci penting agar APBN tetap mampu berfungsi sebagai instrumen penyangga ekonomi, terutama dalam menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi harga energi, inflasi, serta kinerja sektor eksternal Indonesia.
Baca juag: Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen di Kuartal I-2026
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L.
Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu.
Purbaya menambahkan, kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tutur Purbaya.
Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Menkeu, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.
“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” kata Purbaya.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
