PravadaNews – Indonesia mulai membuka peluang ekspor beras ke Malaysia dengan nilai keseluruhan transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 triliun.
Adapun besaran nilai transaksi itu mencakup pengiriman hingga 200 ribu ton beras yang saat ini masih berada di tahap negosiasi harga.
Dalam keteranganya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, estimasi nilai ekspor dihitung berdasarkan asumsi harga beras yang bernilai sekitar Rp10.000 per kilogram.
“Kalau 200.000 ton dikali-kalikan saja Rp10.000 (per kg) contohnya. Berarti kan sekitar Rp2 triliun,” ujar Rizal saat meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, (6/5/2026).
Rizal menegaskan hingga saat ini pembahasan dengan pemerintah Malaysia belum final dan masih berfokus pada tahap negosiasi harga.
Rizal menuturkan, Bulog telah memasuki tahap lanjutan dalam penjajakan kerja sama dengan negeri Jiran tersebut.
“Penjajakan ke Malaysia sekarang lagi tahap negosiasi harga,” kata Rizal.
Menurut dia, meningkatnya permintaan global terhadap beras membuat sejumlah negara saling bersaing mengamankan pasokan dari produsen utama di Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Vietnam.
Dalam konteks itu, Indonesia melihat peluang untuk ikut masuk ke pasar regional sebagai pemasok.
Jika kesepakatan tercapai, ekspor ke Malaysia akan menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam memanfaatkan potensi surplus produksi beras nasional.
Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan kawasan.
“Memang sekarang ada beberapa negara juga sudah banyak rebutan untuk beli beras, mengimpor beras dari Thailand, dari Vietnam dan mudah-mudahan dari Malaysia ini akan mengimpor beras ke kita. Sudah melakukan negosiasi tahap kedua,” tutup Rizal.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengaku Indonesia mencapai swasembada beras dan tidak lagi impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum.
Dalam keterangannya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah beras hasil dari petani Indonesia telah melimpah untuk kebutuhan masyarakat.
Kendati demikian, saat ini pihak pemerintah juga masih mengimpor beras dengan varietas atau jenis khusus dengan jumlah yang kecil yang tidak dapat diproduksi atau ditanam di dalam negeri.
“Kalau dibilang masih ada impor, iya, tapi ini yang sering rancu. Ada impor nol koma sekian persen, itu beras basmati yang memang tidak ditanam di Indonesia,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Raby, (6/5/2026).
Amran menegaskan, kuota impor beras hanya dilakukan pada jenis atau varietas tertentu. Amran juga menampik anggapan dari sejumlah pihak bahwa pemerintah masih bergantung pada pasokan beras dari luar negeri.
Amran menilai persepsi tersebut tidak tepat, karena impor yang tersisa hanya menyasar kebutuhan segmen tertentu, bukan konsumsi massal masyarakat.
Amran menekankan, salah satu faktor masih adanya kuota impor itu yakni lantaran sejumlah beras atau padi varietas tertentu tidak bisa tumbuh optimal di indonesia.
Varietas beras itu yakni Basmati dari India dan Pakistan, Japonica dari Jepang yang biasa digunakan untuk sushi, serta jasmine atau Thai Hom Mali dari Thailand.
Amran menyebut atas faktor itu pemerintah memutuskan tetap membuka keran impor terbatas untuk memenuhi permintaan pasar khusus, misalnya untuk industri kuliner atau konsumen tertentu.
Menurut Amran makna capaian swasembada beras semestinya dapat dilihat pada konteks beras medium yang selama ini menjadi kebutuhan pokok konsumsi utama masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah ditengarai justru menghadapi tantangan baru berupa melimpahnya stok beras dari dalam negeri dengan daya tampung gudang penyimpanan.
Amran mengungkapkan, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,1 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah.
Lonjakan stok itu berdampak pada keterbatasan daya tampung pada kapasitas gudang Perum Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton.
Untuk menampung kelebihan pasokan, pemerintah menyewa gudang tambahan hingga 2 juta ton yang kini hampir penuh.
Amran menambahkan pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan tambahan kapasitas sewa sekitar 1 juta ton guna mengantisipasi peningkatan stok dalam waktu dekat.
“Swasembada itu artinya kita mampu memenuhi kebutuhan beras medium secara mandiri, tanpa bergantung pada impor,” tutup Amran.
