PravadaNews — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer segera ditindaklanjuti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dave menegaskan, tenggat mak...
