PravadaNews – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi memborong atau panic buying bahan bakar minyak (BBM), karena berpotensi menimbulkan kelangkaan di pasaran.
Tulus menegaskan, perilaku tersebut justru dapat memperburuk kondisi distribusi dan memicu kepanikan yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Menurut Tulus, jika pembelian BBM dilakukan secara berlebihan dalam waktu singkat, maka pasokan yang tersedia bisa terganggu dan berdampak pada kenaikan harga.
Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar ketersediaan tetap terjaga dan stabilitas harga dapat dipertahankan.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Cukup untuk Mudik Lebaran
“Aksi panic buying itu aksi instan dan bahkan egois, yang tak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi, sebaiknya aksi panic buying itu tidak dilakukan oleh masyarakat konsumen,” kata Tulus dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menurut Tulus, masyarakat justru harus mulai memikirkan cara dan strategi untuk memitigasi dampaknya dengan cara mengendalikan konsumsi BBM, seperti menggunakan angkutan umum untuk aktivitas dan mobilitas harian.
Di sisi lain, Tulus mendorong pemerintah agar membuat kebijakan rasional dan holistik untuk pengendalian konsumsi BBM sehingga fenomena tersebut dapat disikapi secara rasional oleh masyarakat.
Menurut Tulus, penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau dari mana saja (WFH/WFA), pengurangan hari kerja, dan pengurangan jam kerja, seperti dilakukan oleh banyak negara, dapat dipertimbangkan, termasuk juga mengevaluasi konsumsi kuota BBM bersubsidi sebesar 60 liter per hari (untuk pertalite) dapat diwacanakan.
“Konsumsi pertalite kita rerata hanya 19,5 liter per hari untuk kendaraan pribadi secara nasional. Mengevaluasi kuota konsumsi BBM bersubsidi, lebih kecil dampak sosial ekonominya dari pada menaikkan harga BBM,” ujar Tulus.
Lebih lanjut, Tulus mengakui perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dikhawatirkan dapat mendistorsi pasokan BBM di ranah global, termasuk Indonesia.
Kondisi tersebut, kata Tulus, dapat dimengerti karena selama ini, pasokan BBM dan gas elpiji untuk Indonesia berasal dari area Timur Tengah.
Fenomena tersebut juga memantik kekhawatiran serius bagi masyarakat karena disinyalir akan menciptakan kelangkaan BBM di pasaran.
Pemerintah pun menggulirkan wacana kebijakan WFH untuk ASN demi menghemat BBM.
“Walau wacana ini tertinggal dibanding negara lain, namun dari sisi pengendalian konsumsi cukup bisa dipahami. Tetapi di sisi lain, masyarakat khawatir akan adanya pengurangan kuota, bahkan kelangkaan,” ungkap Tulus.
Sehingga, kata Tulus, dampaknya, yaitu masyarakat mulai melakukan aksi borong BBM, seperti di Aceh dan Jember.
Tulus mengingatkan apabila tidak segera dimitigasi, maka aksi borong BBM dikhawatirkan semakin meluas.
