PravadaNews – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyinggung pejabat korup dan elit serakah digadang-gadang kembali menegaskan sikap keras terhadap korupsi dan keserakahan elite.
Namun, bagi sebagian kalangan, pernyataan itu belum cukup hanya sebatas pidato, melainkan harus berupa tindakan. Pasalnya, publik melihat sejauh ini masih cukup banyak persoalan pada penegakan hukum kasus korupsi ditenggarai masih timpang dan belum cukup memuaskan.
Adapun selain itu publik juga turut menyoroti kebijakan lembaga dan Kementerian yang dinilai juga turut menghamburkan uang negara atau APBN ditengah krisis global.
Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait anggaran pengadaan motor listrik, pemberian insentif satu hari 6 juta terhadap SPPG dan pengadaan anggaran kegiatan EO ratusan miliar juga telah menjadi sorotan kritis publik.
Kebijakan ini menimbulkan reaksi kritik keras publik lantaran telah mencederai tujuan utama program yang awalnya memberikan gizi anak-anak Indonesia justru hanya dianggap sebagai bagian bisnis menguntungkan pejabat dan elit.
Menyikapi hal itu,Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai publik saat ini menunggu langkah konkret dari pemerintah terhadap pembenahan internal baik dalam perspektif hukum maupun terkait anggaran.
Dorongan datang dari berbagai arah seperti, buruh, masyarakat sipil, hingga analis politik yang juga menginginkan keberpihakan pemerintah terlihat nyata, bukan sekadar terdengar lantang.
Menurut Efriza, ujian sesungguh nya terletak pada konsistensi antara pidato dan kebijakan dari pemerintah bukan hanya sekedar bayangan utopis untuk meredam kekecewaan masyarakat.
“Dorongan agar Presiden Prabowo tidak berhenti pada retorika pidato memang cukup kuat, dari kalangan pekerja, buruh, masyarakat sipil dan pengamat politik, sayangnya pemerintah masih kurang berpihak kepada masyarakat,” kata Efriza kepada PravadaNews, Minggu (3/5/2026).
Di sisi lain, Efriza turut menyoroti mengenai pentingnya penegakan disiplin di internal pemerintahan serta dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Efriza menekankan, lembaga antirasuah itu diharapkan dapat bertindak tegas terhadap pejabat atau elit yang ditenggarai telah merugikan masyarakat dan juga keuangan negara.
Dukungan pemerintah terhadap KPK menjadi penting sebagai poin komitmen Pemberantasan korupsi
demi menciptakan kesejahteraan terhadap rakyat.
“Publik tentu saja menanti langkah konkret berupa penegakan hukum disiplin, dukungan pemerintah terhadap KPK agar menyikat para pejabat atau menteri yang korup ditenggarai serakah dan korup, tidak berpihak pada rakyat, atau terlibat dalam kebijakan yang merugikan rakyat,” tutur Efriza.
Tekanan publik, kata Efriza justru, muncul karena nada pidato yang keras terhadap persoalan korupsi pejabat dan elit birokrasi. Namun, tanpa diikuti langkah nyata, pesan itu ditenggarai berisiko kehilangan makna.
Sebab, ketika pihak pemerintah menyuarakan komitmen untuk menindak tegas dsn juga melawan korupsi, ekspektasi masyarakat ikut meningkat.
Efriza menambahkan persoalan korupsi yang telah lama mengakar dinilai membutuhkan lebih dari hanya sekadar pernyataan politik melainkan juga komitmen disiplin dan keberanian untuk menindak tegas pelaku tanpa terkungkung relasi kuasa.
“Pidato yang keras soal perilaku korupsi dan keserakahan elit itu sayangnya tak di imbangi perilaku menyelesaikan persoalan kronis ini dengan keseriusan, sehingga bagi publik pidato akan kehilangan makna bila tidak diikuti tindakan nyata,” tutup Efriza.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas yang menyinggung keras perilaku elit dan pengusaha yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Di hadapan ribuan buruh, petani, dan nelayan yang memadati lokasi acara, Prabowo turut mengawali pidatonya dengan poin refleksi mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat.
Prabowo menilai, kelompok pekerja seperti buruh, petani, dan nelayan justru merupakan golongan yang paling jujur dan tulus, meskipun kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera.
“Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas,” ujar Prabowo, di silang Monas Jakarta.
Prabowo mengungkapkan terkait keprihatinannya terhadap perilaku sebagian kalangan elit yang dinilai semakin jauh dari nilai kejujuran seiring meningkatnya jabatan dan kekuasaan.
Presiden juga menyoroti fenomena ironi di tengah masyarakat, di mana tingkat pendidikan yang semakin tinggi tidak selalu diiringi dengan integritas yang kuat.
“Saya heran, semakin pintar, banyak yang pintar, tapi tidak semuanya menunjukkan kejelasan sikap dan tanggung jawab,” lanjut Prabowo.
Dalam kesempatan nya Prabowo secara terbuka mengecam praktik korupsi dan kolusi antara pejabat dan pengusaha yang merugikan negara.
Prabowo menegaskan tidak akan takut dan memberikan peluang terhadap “maling-maling” yang merampok kekayaan negara dan memiskinkan rakyat.
“Negara dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela,” ujarnya dengan nada tinggi yang disambut riuh massa.
