PravadaNews – Lonjakan tajam belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi menjadi alarm keras bagi ketahanan fiskal Indonesia.
Hingga akhir Maret 2026, realisasinya sudah menembus Rp 118,7 triliun melonjak drastis 266,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan tekanan global yang mulai merembes ke dapur ekonomi nasional.
“Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik,” kata Purbaya, dikutip Senin (4/5/2026).
Dari total tersebut, subsidi menyumbang Rp 52,2 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp 66,5 triliun. Kenaikan ini tak bisa dilepaskan dari gejolak harga energi global yang dipicu dinamika geopolitik membuat pemerintah harus menahan lonjakan harga agar tidak langsung membebani masyarakat.
Di level konsumsi, tekanan itu terlihat jelas. Penyaluran BBM mencapai 3,17 juta kiloliter atau naik 9,2% dibandingkan tahun lalu. LPG 3 kg juga meningkat menjadi 1.419 juta kilogram, sementara pelanggan listrik bersubsidi bertambah menjadi 42,9 juta. Bahkan sektor pertanian dan UMKM ikut terdorong, dengan subsidi pupuk naik 13,6% dan jumlah debitur KUR tumbuh menjadi 1,1 juta.
“Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022,” tutur Purbaya.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mengambil langkah ekstrem memangkas tarif bea masuk impor dari 5% menjadi 0%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meredam kenaikan harga, khususnya di sektor yang terdampak langsung oleh gangguan pasokan global.
Sementara itu, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menilai, kebijakan ini sebagai langkah taktis, tetapi belum menyentuh akar masalah.
“Dalam jangka pendek, kebijakan penurunan tarif bea masuk dari 5% menjadi 0% ini bersifat pragmatis dan dapat dipahami sebagai langkah darurat (short-term fix),” kata Aryanto.
