PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah warga setelah melihat langsung kondisi rumah yang tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton yang tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya.
Kondisi tersebut menggugah kepeduliannya, mengingat di tengah pembangunan yang terus berkembang, masih terdapat warga yang tinggal dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Saat melakukan kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Cipocok, Serang, Banten, Rabu (29/4/2026), Sarifah menemukan rumah keluarga Ibu Yoni dan Pak Asep yang terbuat dari bilik bambu dan triplek, tanpa fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan dapur.
“Ternyata di daerah perkotaan ini masih ada rumah dengan bilik bambu seperti ini,” kata Sarifah dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (4/5/2026).
Sarifah tidak menyangka kondisi tersebut ada di tengah kawasan perumahan yang sudah berkembang.
Keluarga tersebut telah tinggal dalam kondisi seperti ini selama tiga tahun. Untuk keperluan mandi dan mengambil air, mereka harus ke rumah orang tua. Pak Asep bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tidak menentu.
Politisi yang akrab disapa SAJ ini mengaku sedih dan terharu ketika melihat langsung kondisi rumah konstituen tersebut.
“Jadi ketika saya mampu untuk memperjuangkan, memang hati saya itu gimana ya, sedih juga. Bu saya itu sedih juga, sumpah sedih banget. Tapi mudah-mudahan saya bisa terus turun dan terjun langsung ke masyarakat untuk membantu masyarakat,” ungkap Sarifah.
Dalam kesempatan tersebut, Sarifah berhasil memperjuangkan bantuan bedah rumah untuk keluarga Ibu Yoni melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program ini merupakan bantuan stimulan yang bersifat swadaya antara pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, kita berhasil memperjuangkan dan mereka mendapat bantuan bedah rumah ini memberikan yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang gitu, jadi ada perasaan puas, bangga, senang ternyata kita dipilih oleh masyarakat, kita bisa membawa manfaat yang lebih baik untuk masyarakat seperti itu,” kata Sarifah.
Sarifah menjelaskan, bantuan ini bersifat stimulan, sehingga penerima tidak terbebani 100% oleh pemerintah, tetapi ada gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini kan juga untuk rumah pun stimulan, jadi swadaya antara pemerintah dan masyarakat. Jadi setidaknya dia tidak full terbebani 100%,” jelasnya.
Meskipun Sarifah merupakan anggota Komisi I DPR RI yang mitra kerjanya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, BIN, BSSN, dan Lemhanas, Sarifah tetap berkomitmen membantu konstituen di luar tupoksi komisinya melalui kolaborasi dengan komisi-komisi lain.
“Kalau saya sih, karena saya masih tempatkan Komisi I ya, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi dengan komisi-komisi lain,” ujar Sarifah.
Sarifah berencana mengusulkan bantuan tambahan untuk keluarga Ibu Yoni, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak mereka yang masih SD, serta membantu pengurusan BPJS Kesehatan.
“Saya sudah nanya tadi, ternyata Bapaknya punya anak yang masih SD. Mungkin kita bisa usulkan nanti biar dapat PIP gitu kan untuk pendidikan. Nanti kita bisa bantu untuk BPJS-nya Bu ya, karwna ibu Yoni ada masalah dengan pendengarannya, supaya setidaknya ini bisa membantu,” janji Sarifah.
Sarifah berpesan, masyarakat tidak boleh kehilangan harapan, karena masih banyak orang yang peduli dengan kondisi mereka.
“Jadi setidaknya bahwa kita orang-orang atas masih ada gitu loh. Masih ada dan mau peduli dengan ibu-ibu. Jadi kalau ada yang bilang semuanya, enggak. Semuanya masih banyak orang baik, masih banyak orang yang peduli dengan Ibu Yoni dan keluarga,” pungkas Sarifah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029.
Setiap tahunnya, program ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
Target tersebut menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucap Sari.
