PravadaNews – Pemerintah baru saja merilis capaian menggembirakan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melansir Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp6.187,2 triliun pada triwulan I 2026 atau meningkat 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif.
Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar yakni konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,36 persen dan tumbuh 5,2 persen.
“Komponen pengeluaran yang mengalami tumbuh tinggi, yakni konsumsi pemerintah yang Tumbuh 21,81 persen yang di dorong oleh realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR) serta belanja barang dan jasa terutama belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Amalia dikutip Kamis (7/5/2026).
Amalia menambahkan, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih mendominasi dengan kontribusi mencapai 82,65 persen atau sekitar Rp5.113,6 triliun dari total PDB.
Namun, yang menjadi pertanyaannya Adalah apakah masyarakat merasakan dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi tersebut?
Mengutip pemikiran ekonom Harvard University Professor Amartya Sen mengatakan, “Tingginya angka PDB tidak bisa serta-merta dijadikan klaim rakyat makin sejahtera.”.
Menurutnya metrik PDB bisa dengan sangat mudah “dipoles” oleh pemerintah hanya dengan menyuntikan anggaran belanja secara massif.
Kondisi ini dinilai memiliki kemiripan dengan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Pada triwulan I 2026, konsumsi pemerintah tercatat mencapai sekitar Rp415,6 triliun dengan pertumbuhan signifikan 21,81 persen YoY.
Padahal secara historis, lonjakan belanja pemerintah umumnya terjadi pada akhir tahun, mengikuti pola penyerapan anggaran di Pemerintahan.
Sementara itu, dalam laporan Indonesia Economics Prospects (IEP) yang di rilis pada Desember 2025 lalu, World Bank menyoroti risiko dari struktur belanja di Indonesia. Dalam laporan tersebut World Bank menyebut
“Moreover, the heavy tilt toward social transfers and discretionary spending raises questions about allocative efficiency and limited growth multipliers.”
World Bank menilai pergeseran belanja pemerintah di Indonesia yang cenderung ke arah bantuan sosial bukan investasi masa depan yang lebih produktif sehingga dapat menimbulkan pertanyaan soal efisiensi anggaran dan terbatasnya dampak pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jika belanja pemerintah meningkat tajam untuk membiayai program konsumtif, kebutuhan pendanaan juga ikut membesar.
Dalam kondisi tertentu, hal ini berpotensi menyerap sumber daya keuangan yang seharusnya berputar di masyarakat untuk konsumsi pribadi dan sektor swasta untuk ekspansi usaha menjadi terserap dalam perputaran government spending.
Maka patut dilihat secara riil, apakah fenomena belanja atau pinjaman pemerintah yang besar justry mengarah kepada berkurangnya aktivitas sektor swasta dalam perekonomian atau lebih dikenal dengan Crowding Out Effect.
