PravadaNews – Pemerintah Indonesia akan membebaskan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0%. Kebijakan itu untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri dan lonjakan harga karena gangguan pasokan global.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari perepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan melalui Satgas khusus berdasarkan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
“Dalam rangka akselerasi program pemerintah dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga di Lobby Gedung Ali Wardhana, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada akhir bulan lalu.
Di kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman mendorong pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional berasal dari impor. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada jangka panjang seperti pembangunan jaringan gas (jargas) dan CNG.
Baca Juga: CNG Bisa Jadi Solusi Pengganti LPG
“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” kata Yulisman, pada Kamis (30/4/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mengkritisi rencana pemerintah untuk melakukan konversi dari penggunaan LPG subsidi ke CNG.
Syafruddin menegaskan, keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari potensi penghematan anggaran, melainkan harus bertumpu pada kesiapan infrastruktur yang matang dan jaminan keselamatan masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru merealisasikan kebijakan ini sebelum memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir siap secara merata.
Meskipun konversi ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi fiskal dan penghematan devisa hingga Rp137 triliun, kendala infrastruktur distribusi masih menjadi tantangan besar.
“Kami meminta pemerintah memastikan infrastruktur benar-benar siap sebelum konversi dilakukan. CNG memiliki rantai pasok yang jauh lebih kompleks dibandingkan LPG karena berbasis tabung bertekanan tinggi,” kata Syafruddin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
“Tanpa kesiapan infrastruktur, distribusi CNG berpotensi tidak merata dan justru menyulitkan masyarakat, terutama di pelosok,” imbuh Syafruddin.
