PravadaNews – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan pangan yang cukup dan tidak mengalami kelaparan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan, sebagai kepala negara dirinya memikul tanggung jawab penuh atas kondisi pangan nasional dan siap menerima konsekuensi politik apabila negara gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar,” tegas Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti pentingnya ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, hingga ancaman krisis pangan dunia. Menurutnya, persoalan pangan bukan sekadar isu ekonomi ataupun perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup bangsa dan stabilitas negara.
Karena itu, Prabowo mengungkapkan dirinya memberikan target besar kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dalam kurun empat tahun pemerintahan. Namun di luar perkiraan, capaian tersebut justru berhasil dipercepat hanya dalam waktu satu tahun.
“Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan, kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat, kita menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan,” ujar Prabowo.
“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya, saya minta bisa swasembada pangan dalam 4 tahun, tapi mereka bisa hasilkan dalam satu tahun saudara-saudara sekalian,” lanjut Prabowo.
Keberhasilan percepatan swasembada pangan itu disebut Prabowo sebagai hasil kerja keras pemerintah bersama para petani, penyuluh pertanian, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam memperkuat produksi pangan nasional. Pemerintah kini terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi alat produksi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan pupuk, serta penguatan distribusi hasil panen.
Meski demikian, Prabowo menegaskan tantangan ketahanan pangan ke depan masih sangat besar. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan tetap aman dalam jangka panjang dan tidak tergantung sepenuhnya pada impor.
Menurut Prabowo, negara yang tidak mampu menjaga ketahanan pangan akan sangat rentan terhadap gejolak global. Oleh sebab itu, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Prabowo juga menegaskan dirinya siap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan pangan di Indonesia. Ia menolak melempar kesalahan kepada pihak lain karena merasa amanah rakyat berada langsung di pundaknya sebagai presiden.
“Saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat, tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban, saya yang bertanggung jawab,” tukasnya.
Prabowo kembali mengingatkan pangan merupakan persoalan strategis yang menentukan masa depan bangsa. Karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tetap fokus memperkuat produksi pangan nasional dan menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga maupun ancaman kelangkaan.
“Saya mengerti pentingnya pangan, dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa, saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas, pangan adalah masalah survival suatu bangsa,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
