PravadaNews – Kebijakan ekspor sawit melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tunggal atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dievaluasi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan agar tata niaga ekspor tidak carut-marut.
Selain itu, implementasi PT DSI sebagai lembaga ekspor satu pintu harus mempersiapkan seluruh infrastruktur yang diperlukan.
Firman mengaku mendapatkan keluhan dari petani sawit di daerah karena harga Tandan Buah Segar (TBS) anjlok setelha pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu.
Baca Juga: Sektor Tambang Hitung Dampak Ekspor Satu Pintu
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga,” kata Firman di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Firman menjelaskan, jika infrastruktur yang belum memadai, hak itu akan memberikan dampak terhadap harga TBS di tingkat petani.
“Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” jelas Firman.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyoroti rencana restrukturisasi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT DSI.
Diketahui PT DSI diproyeksikan menjadi eksportir tunggal untuk mengendalikan ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), serta produk paduan nikel mulai 2027.
“Negara tentu memiliki kepentingan untuk menghentikan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa dalam jumlah besar. Namun, tidak boleh menutup mata terhadap risiko sentralisasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar,” tutur Ateng dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026) lalu.
Ateng menekankan konsolidasi ekspor dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global jika disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Bagi perusahaan tambang, kejelasan aturan teknis menjadi penting agar kebijakan ekspor satu pintu tidak menambah tekanan terhadap kas, kontrak, dan ketahanan finansial industri.
