PravadaNews – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah negara membuka tantangan akses kerja ketika tekanan ekonomi, efisiensi bisnis, dan kualitas sumber daya manusia memengaruhi daya tahan tenaga kerja.
Penasihat Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Achmad Adhitya, menjelaskan tekanan ketenagakerjaan terjadi di banyak negara. Kondisi tersebut memperlihatkan PHK berkaitan dengan beban ekonomi, kebutuhan energi, dan daya tahan bisnis.
“Saya barusan dari Singapura beberapa hari yang lalu. Singapura sedang mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan secara masif di sana,” ucap Adhit dikutip Senin (6/7/2026).
Baca juga: Wamenaker Soroti Ketimpangan Akses Kerja Digital
Lebih lanjut, Adit menyebut Singapura juga menghadapi tekanan pasokan energi karena tidak memiliki sumber daya alam besar. Beban energi tersebut menjadi bagian dari tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis.
Adapun kondisi serupa terlihat di Jerman ketika kebutuhan energi meningkat dan biaya ekonomi ikut membesar. Adhit menjelaskan Jerman juga menghadapi resesi ekonomi, arus pengungsian, serta badai PHK.
Selanjutnya, tekanan ekonomi di Eropa berdampak pada keputusan perusahaan multinasional dalam mengatur jumlah pekerja. Pemangkasan tenaga kerja dilakukan ketika perusahaan menghadapi beban ekonomi besar dan kebutuhan efisiensi bisnis.
“Company, multinational company mereka memotong hampir 40 persen karyawannya yang sekarang ada karena tekanan ekonomi yang sangat besar,” jelas Adhit.
Di sisi lain, Adhit menilai setiap negara memiliki masalah ekonomi dengan bentuk berbeda. Respons terhadap tekanan menjadi penting ketika PHK muncul bersama kenaikan biaya, resesi, dan penyesuaian bisnis.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, memaparkan akses pekerjaan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Data Bappenas mencatat tingkat pengangguran Indonesia berada di level 4,76 persen.
Lebih lanjut, angka pengangguran Indonesia masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara kawasan. Vietnam mencatat 2,24 persen, Malaysia 3,0 persen, Thailand 0,89 persen, dan Singapura 2,1 persen.
Adapun Bappenas juga mencatat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih relatif rendah dibanding negara pembanding. Indeks modal manusia Indonesia berada di level 0,54, di bawah Malaysia dan Vietnam 0,61, Thailand 0,69, serta Singapura 0,88.
Seperti diketahui, PHK sejumlah negara terjadi di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan efisiensi bisnis. Di Indonesia, tantangan akses kerja terlihat dari tingkat pengangguran dan kualitas SDM.
