PravadaNews – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menilai generasi muda perlu dibekali keterampilan yang relevan dan akses kerja yang setara untuk menghadapi perubahan cepat di sektor ekonomi digital.
Dalam keterangannya, sosok pria yang akrab disapa Afriansyah itu menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah memperkuat berbagai kebijakan ketenagakerjaan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan industri.
Menurut dia, tantangan utama dalam menyiapkan generasi muda soal memasuki dunia kerja masih berkaitan dengan ketimpangan akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.
Afriansyah menekankan kondisi tersebut dinilai mempengaruhi kesiapan tenaga kerja muda dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis digital.
Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelatihan vokasi dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan.
Afriansyah mengatakan langkah transformasi pelatihan vokasi harus dilakukan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri.
“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” kata Afriansyah dikutip Kamis (28/5/2026).
Baca Juga: 10 Raksasa CPO di Radar Negara
Afriansyah juga menekankan terkait pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. Menurut dia, perluasan kesempatan kerja harus dibarengi penciptaan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi.
Selain penguatan pelatihan, pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalankan sejumlah program strategis seperti pengembangan tenaga kerja mandiri.
Selain itu, Kemenaker juga turut mendorong pelatihan digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui SIAPKerja, hingga program padat karya di berbagai daerah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.
Afriansyah mengatakan penguatan sektor ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
Afriansyah menambahkan peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tutup Afriansyah.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 untuk segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftaran dilakukan secara daring dengan alur yang telah disederhanakan, mulai dari pembuatan akun hingga proses seleksi, agar lebih mudah diakses oleh seluruh calon peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa sistem pendaftaran dirancang terintegrasi, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta.
“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah, Minggu (24/5/2026)
