PravadaNews – Panjangnya jalur distribusi pangan masih membuat petani bergantung pada banyak perantara, sehingga ekonom Universitas Kristen Indonesia (UKI), Wilson Rajagukguk menilai, koperasi dapat memperpendek jalur tersebut.
Persoalan itu terlihat pada petani sayur di Bogor dan petani beras di Karawang. Keduanya masih sulit menjual hasil panen langsung kepada konsumen maupun pasar ritel.
“Untuk memotong ‘rantai pasok’ inilah diperlukan koperasi. Koperasi diperkuat dan dididik menguasai dunia perekonomian termasuk rantai pasok,” tutur Wilson saat dihubungi PravadaNews, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, petani sayur Bogor sulit mengirim hasil panen langsung kepada konsumen di Depok. Padahal, jarak kedua wilayah ini relatif dekat.
Kondisi serupa dialami petani beras Karawang. Produk mereka hampir tidak dapat masuk ke minimarket Jakarta tanpa melalui distributor.
Ketergantungan tersebut membuat pihak ketiga menguasai jalur penjualan dan hubungan dengan pembeli. Guru besar itu menyebut, keuntungan perdagangan kerap lebih banyak dinikmati perantara.
Dalam hal ini, koperasi dapat menghimpun hasil panen dari sejumlah petani sebelum memasarkannya kepada pembeli. Cara tersebut membantu petani memenuhi jumlah dan mutu produk yang dibutuhkan pasar ritel.
Selain itu, penjualan bersama dapat memperkuat posisi petani dalam menentukan harga. Namun, koperasi harus dikelola secara profesional dan memiliki jaringan pembeli tetap.
Adapun Pemerintah mendorong fungsi ini melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut diarahkan untuk menghubungkan produsen lokal dengan pasar serta memperkuat rantai pasok nasional.
“Pemerintah akan punya suatu pegangan rantai pasok dari pusat sampai ke desa,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7).
Hingga 19 Juli 2026, sebanyak 83.381 KDKMP telah berbadan hukum. Namun, gerai yang selesai dibangun baru 16.868 unit, sedangkan 18.521 lainnya masih dikerjakan.
Angka itu menunjukkan pembentukan koperasi berjalan lebih cepat daripada kesiapan sarana operasionalnya. Pemerintah juga menyiapkan 30.000 manajer dan 5.476 tenaga pendukung untuk mengelola KDKMP.
Lebih dari seribu KDKMP telah beroperasi hingga Juli 2026. Diketahui 30.000 unit beroperasi juga ditargetkan pada akhir tahun, meski sebagian masih terkendala listrik, air, dan internet.
Target tersebut baru dapat memperpendek distribusi apabila koperasi mampu menyerap dan menjual hasil panen secara rutin. Dengan demikian, petani tidak lagi bergantung pada banyak perantara untuk menjangkau pasar.
