PravadaNews = Di tengah situasi bencana yang mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat menjadi perhatian yang tak kalah penting.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI pun mengambil langkah antisipatif dengan menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah terdampak gempa bumi untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Instruksi tersebut bukan sekadar respons terhadap kondisi darurat, tetapi juga menjadi upaya untuk memastikan pelayanan pemenuhan makanan bergizi bagi masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan yang muncul akibat bencana.
SPPG di wilayah terdampak diminta bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan akses, distribusi bahan pangan, hingga perubahan kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa.
Langkah ini menjadi penting mengingat kondisi pascabencana kerap membuat masyarakat menghadapi persoalan berlapis.
Ketika aktivitas dan akses terhadap kebutuhan dasar terganggu, ketersediaan makanan yang aman, cukup, dan bergizi menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga yang terdampak langsung.
Dengan meningkatkan kesiapsiagaan, BGN RI berharap SPPG tetap mampu menjalankan perannya dan beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
Di tengah situasi yang serba tidak pasti, keberlangsungan pemenuhan gizi diharapkan tetap menjadi bagian dari penanganan bencana, sehingga masyarakat NTT tidak hanya mendapat bantuan untuk menghadapi dampak gempa, tetapi juga tetap memperoleh asupan makanan yang mendukung kebutuhan gizi mereka.
Kepala BGN, Sudaryono meminta, SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan.
Sementara SPPG yang tidak mengalami dampak, langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan,” kata Sudaryono dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu (19/8/2026).
Sudaryono menegaskan, keselamatan petugas dan operasional SPPG menjadi perhatian utama selama kondisi bencana masih berlangsung. Setiap unit SPPG terdampak, diminta segera menyampaikan laporan mengenai kondisi fasilitas maupun kegiatan pelayanan kepada pihak terkait.
Di sisi lain, Sudaryono mengatakan, SPPG yang berada di sekitar wilayah bencana tetapi masih dapat beroperasi diminta mengambil peran lebih besar. Pelayanan dapat disesuaikan agar kebutuhan makanan bagi warga terdampak dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana tetap terpenuhi.
“Sementara SPPG terdekat dapat menyesuaikan pelayanan. Termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” ucap Sudaryono.
Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap bencana. Distribusi makanan dan pemenuhan gizi, dinilai penting karena warga yang mengungsi menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal.
BGN juga meminta, seluruh jajaran di tingkat pusat maupun SPPG mengikuti koordinasi dan arahan yang telah ditetapkan. Sudaryono mengingatkan, setiap keputusan dalam penanganan bencana tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.
Menurut Sudaryono, koordinasi diperlukan agar bantuan makanan dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Kecepatan dalam merespons kondisi masyarakat, harus tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran serta pemenuhan kebutuhan gizi.
“Kita harus bergerak cepat. Terkoordinasi, dan tetap memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sudaryono.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi penanganan bencana di tingkat daerah.
Sebelumnya, Menko PMK Pratikno meminta, pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kondisi pascagempa.
Pembentukan satgas dinilai penting karena lokasi pengungsian masyarakat tersebar di sejumlah titik. Kondisi tersebut, membuat koordinasi bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat.
“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk. Karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik,” ucap Pratikno.
Pratikno mengatakan kebutuhan dasar para pengungsi masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Karena itu, pembentukan satgas di daerah diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
