PravadaNews — Komisi IX DPR RI menyoroti kerusakan fasilitas kesehatan akibat gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta penanganan darurat dan pemulihan layanan kesehatan dipercepat.
Charles menyampaikan hal tersebut saat kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Jumat, 21 Agustus 2026. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan relawan yang menangani masyarakat terdampak.
Data yang dipaparkan Charles menunjukkan kerusakan fasilitas kesehatan cukup luas. Dari 190 puskesmas yang beroperasi di Flores, sebanyak 68 unit mengalami kerusakan.
Sebanyak 19 puskesmas bahkan belum dapat kembali melayani masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IX dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan pascagempa.
Di Kabupaten Manggarai, RSUD Ruteng mengalami kerusakan serius. Sebagian pelayanan rumah sakit tersebut harus dilakukan di luar bangunan utama.
RS Pratama Reo mengalami kerusakan sangat berat akibat gempa. Pelayanan di rumah sakit itu kemudian dialihkan ke fasilitas sementara.
Charles mengatakan pengawasan DPR tidak berhenti pada dua rumah sakit tersebut. Komisi IX juga mengevaluasi fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh kawasan terdampak.
Evaluasi mencakup status operasional dan kapasitas rumah sakit serta puskesmas. Kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat medis juga menjadi bagian dari pemetaan.
“Kami ingin memperoleh gambaran mengenai kondisi seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak di Flores,” kata Charles. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan penanganan berikutnya.
Komisi IX juga mendorong penguatan rumah sakit rujukan di sekitar wilayah terdampak. Langkah itu diperlukan agar fasilitas rujukan tetap mampu menerima limpahan pasien.
Kementerian Kesehatan telah menyiagakan lima rumah sakit sebagai fasilitas pendukung utama. Rumah sakit tersebut meliputi RSUD Borong, RSUD Bajawa, RSUD Nagekeo, RSUD Ende, dan RSUD TC Hillers Sikka.
Komisi IX turut memantau kondisi korban dan pengungsi serta sistem rujukan kesehatan. “Komisi IX ingin memperoleh satu gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi korban dan pengungsi,” ujar Charles.
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus 2026, BNPB mencatat 83 orang meninggal, 986 orang luka-luka, dan 110.785 orang mengungsi.
