PravadaNews — Polri memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah kemarau panjang dan fenomena El Nino. Upaya tersebut mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penegakan hukum.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Polri juga mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran untuk melindungi lingkungan.
“Yang kita harapkan dengan teman-teman media, khususnya kita bisa memberikan awareness, pengetahuan, kesadaran kepada masyarakat,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada pemadaman.
Polri menjalankan langkah antisipasi berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026. Rapat tersebut membahas El Nino, cuaca ekstrem, dan ancaman karhutla.
Mitigasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi hotspot. Polri juga memperkuat sistem peringatan dini serta patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Polri turut menggelar apel kesiapsiagaan dan sosialisasi pencegahan di berbagai daerah. Masyarakat diingatkan mewaspadai pembukaan lahan dengan cara membakar dan pembakaran sampah.
Karo Binops Stamaops Polri Brigjen Pol Auliansyah Lubis mengatakan persiapan penanganan karhutla dilakukan sebelum puncak musim kemarau. Kesiapan tersebut mencakup personel dan sarana hingga tingkat kewilayahan.
“Seluruh Satker, seluruh Polda sampai dengan jajaran Polres itu sudah melakukan persiapan,” kata Auliansyah. Persiapan meliputi apel, pengecekan peralatan, patroli, dan pemetaan daerah rawan.
Polri juga menggunakan helikopter dan drone untuk mendukung patroli darat serta udara. Infrastruktur pembasahan seperti embung, sekat kanal, dan sumur bor turut disiapkan.
Pemantauan hotspot dilakukan melalui satelit dan laporan masyarakat. Petugas kemudian memverifikasi titik panas tersebut secara langsung di lapangan.
Polri menetapkan target respons cepat terhadap titik api yang terdeteksi. “Target satu sampai dua jam sejak satelit mendeteksi hotspot,” jelas Auliansyah.
Personel juga dibekali pompa air portabel dan kendaraan taktis untuk penanganan karhutla. Polri menyiapkan drone fire suppression dan helikopter untuk mendukung operasi water bombing.
Dari sisi penegakan hukum, Polri menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Laporan tersebut tersebar di sembilan Polda dengan luas lahan terbakar dalam perkara mencapai 1.006,67 hektare.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni mengatakan 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. Sebagian besar perkara bermula dari hotspot yang diverifikasi dan kemudian ditindaklanjuti melalui pemadaman, pendinginan, serta olah tempat kejadian perkara.
Irhamni menyebut pembukaan lahan dengan sengaja membakar menjadi modus yang dominan. “Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” ujar Irhamni.
