Pravadanews – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi korban bencana serta pelaksanaan program bantuan pangan beras pada 2026.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp1,2 triliun untuk penyaluran CPP dalam penanganan bencana dan keadaan darurat sepanjang 2026. Sementara sisanya, yakni Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menjelaskan, kedua program itu dapat dijalankan secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan pangan warfa yang terdampak bencana alam.
“Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo,” ujar Sarwo Edhy, dalam keterangan yang dikutip Rabu (26/8/2026).
Selain itu, sebanyak 6.800 ton beras juga disiapkan untuk disalurkan ke lima kabupaten tersebut
“Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar,” kata Sarwo Edhy.
Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, total bantuan beras untuk lima kabupaten tersebut terdiri dari 990,3 ton bantuan khusus bencana dan sekitar 5.810 ton bantuan pangan beras reguler.
Kabupaten Manggarai memperoleh 81,63 ton bantuan bencana dan sekitar 1.790 ton bantuan pangan reguler. Sementara Manggarai Timur mendapatkan 153,78 ton bantuan bencana serta sekitar 1.660 ton bantuan pangan reguler.
Kemudian, Kabupaten Ngada memperoleh 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan reguler. Kabupaten Sikka mendapatkan 6,88 ton bantuan bencana serta sekitar 1.280 ton bantuan reguler.
Adapun Kabupaten Nagekeo memperoleh 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Di sisi lain, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, meminta penyaluran pangan bagi korban bencana harus segera dilakukan. Salah satunya seperti menyalurkan kebutuhan beras untuk para korban.
“BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya, persetujuannya belakangan. Karena yang menyetujui, saya sebagai Kepala Bapanas. Saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia,” ujar Amran saat meninjau lokasi terdampak gempa di Manggarai, NTT, Rabu (19/8/2026).
Amran memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak bencana di NTT masih dalam kondisi aman. Bahkan, stok yang tersedia diklaim dapat memenuhi kebutuhan hingga lebih dari satu tahun.
“Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kami sudah cek langsung,” katanya.
“Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai satu tahun aman, bahkan lebih. Jadi, insya Allah aman,” kata Amran.
Secara nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 21 Agustus 2026 tercatat mencapai 5,17 juta ton. Sementara penyalurannya sejak Januari hingga 21 Agustus telah mencapai sekitar 1,65 juta ton.
Penyaluran itu mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan tahap pertama dan kedua, bantuan bencana dan keadaan darurat, serta penyaluran untuk golongan anggaran.
