PravadaNews – Ketergantungan bawang putih pada impor masih menyisakan persoalan pasokan di Indonesia Timur ketika distribusinya belum menjangkau wilayah secara merata.
Sekitar 90%-95% kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Karena itu, kelancaran impor hingga penyaluran antardaerah turut menentukan ketersediaan komoditas di tingkat konsumen.
Anggota Satgas Pangan Polri, Zain Dwi Nugroho mengatakan, sebanyak 94 pelaku usaha telah memperoleh persetujuan impor bawang putih. Namun, baru 58 perusahaan yang merealisasikan impor, sedangkan 36 lainnya belum melakukan pengadaan.
Di sisi lain, komoditas impor masih masuk melalui empat pelabuhan utama. Kondisi tersebut membuat pasokan menuju sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, belum optimal.
“Khusus untuk Pelabuhan Makassar, kuantitasnya masih kecil sehingga pemenuhan pasokan ke wilayah timur sangat terbatas dan mendorong kenaikan harga bawang putih di wilayah tersebut,” kata Zain dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (24/8/2026).
Hal ini membuat Satgas Pangan mendorong tambahan pintu masuk komoditas pangan melalui Balikpapan. Arus melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga didorong lebih besar untuk memperpendek distribusi ke wilayah tengah dan timur.
Sebelumnya, persoalan distribusi itu disorot oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa pada Kamis (23/7).
Menurutnya, pasokan dari importir dan distributor perlu lebih banyak diarahkan ke Indonesia Timur.
“Langkah pertama kami akan mengumpulkan para importir, langkah kedua tentu dengan distributor. Nah setelah itu dilakukan pendistribusian ke wilayah-wilayah timur, karena tentu juga perlu kita jaga harga disana, relatif distribusinya masih agak berat dan tentu kita harus carikan solusi,” jelas Ketut.
Besarnya peran impor juga tercermin dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026. Pemerintah menetapkan kuota impor bawang putih konsumsi sekitar 608,11 ribu ton, sementara produksi dalam negeri diproyeksikan 39,65 ribu ton.
Terbatasnya distribusi ke kawasan timur turut tercermin pada perbedaan harga di tingkat konsumen. Pantauan PravadaNews melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI) pada Sabtu (29/8) pukul 12.00 WIB mencatat rata-rata nasional Rp39.850 per kilogram.
Di wilayah Sumatra, harga tercatat Rp29.950 per kilogram di Kepulauan Riau dan Rp35.500 di Sumatera Barat. Sementara di Jawa, Jawa Barat mencapai Rp39.750 dan DKI Jakarta Rp43.950 per kilogram.
Adapun harga lebih tinggi terlihat di Indonesia Timur. Sulawesi Tenggara mencatat Rp46.900 per kilogram, Nusa Tenggara Timur Rp47.100, Papua Barat Rp52.500, Papua Rp54.250, hingga Maluku Utara Rp62.500 per kilogram.
