Pravadanews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memfasilitasi pencari kerja yang belum lolos seleksi untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Pelatihan tersebut nantinya akan diberikan kepada pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi perusahaan. Tujuannya, agar para pencari kerja memiliki peluang lebih besar untuk diterima pada proses rekrutmen berikutnya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan pencari kerja yang belum lolos seleksi tidak boleh dibiarkan berhenti tanpa tindak lanjut. Maka dari itu, mereka akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi agar lebih siap mengikuti proses rekrutmen.
“Mereka harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” ujar Cris dalam keterangannya yang dikutip Kamis (3/9/2026).
Adapun pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan teknis saja, tetapi mereka juga akan dibekali kemampuan menyusun CV secara profesional dan menghadapi wawancara kerja.
Melalui pembekalan tersebut, peserta diharapkan dapat memahami kebutuhan perusahaan, menyampaikan kompetensinya dengan lebih baik, serta meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.
Program pelatihan itu menjadi bagian dari kolaborasi Kemnaker dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) untuk memperluas akses kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi pencari kerja.
Menurut Cris, kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dibutuhkan untuk mempertemukan kompetensi calon tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan sejak tahap awal rekrutmen.
“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata dia.
Dengan cara tersebut, Chris berharap nantinya akan ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar mewaspadai penipuan dalam proses rekrutmen maupun pemagangan. Proses resmi yang diselenggarakan Kemnaker tidak memungut biaya dari peserta.
“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” ucap Cris.
