Pravadanews – Peraturan Presiden (Perpres) menjadi acuan yang ditunggu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia untuk mengumumkan kementerian yang akan berada di bawah koordinasinya.
Bahlil mengatakan, pengumuman mengenai kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan disampaikan setelah Perpres tersebut rampung.
“Iya, nunggu… nanti nunggu Perpres lah, ya. Nanti nunggu Perpres. Perpres-nya entar lagi selesai, ya. Kalau sudah ada baru saya umumkan, ya,” ujar Bahlil saat ditemui di Plaza Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Meski demikian, Bahlil belum merinci kementerian mana saja yang nantinya akan berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Begitupula dengan pengaturan koordinasi antarkementerian yang akan ditetapkan dalam Perpres tersebut.
Bahlil hanya memastikan, pengumuman akan dilakukan setelah aturan tersebut selesai. Dengan demikian, susunan kementerian yang berada di bawah koordinasinya masih menunggu kepastian melalui regulasi tersebut.
Diketahui, Bahlil saat ini menduduki dua jabatan, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dua posisi itu, baru diperoleh usai Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat di lingkungan Polri. Salah satu perubahan utama yakni Bahlil yang menduduki posisi Kementerian Koordinasi Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Meskipun begitu, Bahlil mengaku tidak membuatnya menerima dua gaji sekaligus, gajinya tetap berasal dari jabatan Menteri ESDM, sementara kebutuhan operasional kementerian koordinator yang baru masih menggunakan anggaran Kementerian ESDM.
“Yang kedua gajinya juga satu aja, gaji Menteri ESDM, sekalipun dua Keppres gajinya satu aja,” tutur Bahlil usai menghadiri Investor Daily Summit di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi belum memiliki anggaran, gedung, maupun struktur organisasi yang lengkap, termasuk deputi dan sekretaris kementerian. Oleh karena itu, pembentukan kementerian baru tersebut tidak seharusnya menambah beban anggaran negara.
“Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu,” ucap Bahlil.
