PravadaNews – Pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove menjadi salah satu perhatian dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk memperkuat pengelolaan sektor tersebut, Prabowo resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) serta Mayjen Sriyanto sebagai wakilnya, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan keduanya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43M Tahun 2026 dan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan.
“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden yang diikuti oleh Satyawan dan Sriyanto.
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tambah mereka.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan tersebut juga diarahkan untuk melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional dalam mendukung pengelolaan kawasan gambut dan mangrove.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menjelaskan, pembentukan badan tersebut merupakan salah satu hasil diskusi Prabowo bersama sejumlah akademisi.
Pertemuan itu membahas pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang perlu ditangani secara menyeluruh.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy.
Pelibatan ilmuwan dan profesional di BPGMN, kata Teddy, diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, riset, serta pemetaan kawasan gambut.
Selain itu, pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan yang lebih komprehensif.
Pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mencegah karhutla berulang.
