PravadaNews – Perum Bulog meminta tambahan kuota beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang akhir Oktober 2026.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Andi Afdal mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih mencapai sekitar 4,5 juta ton per Minggu (11/10/2026), sementara kuota penyaluran SPHP yang sedang berjalan semakin berkurang.
Andi menjelaskan, penugasan awal penyaluran beras SPHP tahun 2026 telah diselesaikan sebelum pemerintah memberikan tambahan alokasi pada Oktober.
“Untuk target 2026, target awal yang diberikan kepada kita sebesar 828 ribu ton dan per 23 September yang lalu sudah selesai 100 persen,” tutur Andi, dikutip Minggu (18/10).
Setelah target tersebut tercapai, Bulog memperoleh tambahan kuota sekitar 74 ribu ton dengan realisasi penyaluran sebesar 51,03% saat laporan Andi disampaikan.
Menurutnya, penyaluran beras SPHP menjadi salah satu langkah Bulog untuk menjaga pasokan sekaligus membantu mengendalikan kenaikan harga pangan di sejumlah daerah.
Namun, Andi memperkirakan sisa kuota tambahan ini dapat segera terserap berdasarkan jumlah beras yang disalurkan Bulog setiap hari.
“Dengan tingkat penyaluran atau running rate sekitar 5 ribu sampai 6 ribu ton setiap harinya, sisa alokasi yang tersedia saat ini sebesar 36 ribu ton kemungkinan bisa terserap habis pada akhir minggu ketiga atau akhir minggu keempat Oktober,” jelas Andi.
Karena itu, Andi menekankan pentingnya mempersiapkan tambahan kuota agar penyaluran beras SPHP tetap dapat berlanjut setelah alokasi yang tersedia selesai digunakan.
Dalam catatannya, Andi juga menyampaikan informasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai rencana tambahan kuota sekitar 200 ribu ton yang diharapkan segera tersedia.
Di sisi lain, Bapanas telah menerbitkan penugasan tambahan SPHP kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton pada Jumat (2/10) dengan anggaran Rp409 miliar dan batas penyaluran hingga 20 November 2026.
Berdasarkan data Bapanas per Rabu (14/10), sebanyak 52 ribu ton atau 70,19% dari kuota tambahan tersebut telah disalurkan, sehingga tersisa sekitar 22 ribu ton.
Di luar penugasan ini, pemerintah telah memutuskan tambahan alokasi SPHP sebesar 1 juta ton melalui arahan Presiden tertanggal 28 September 2026.
Adapun Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan kecukupan stok harus disertai pemerataan distribusi.
“Yang kita jaga bukan hanya berapa besar stok yang tersedia, tetapi bagaimana stok tersebut dapat bergerak dan sampai kepada masyarakat pada waktu, lokasi, jumlah, mutu, dan harga yang tepat,” kata Hermawan dalam keterangan resmi Bapanas pada Sabtu (3/10).
