PravadaNews – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah segera memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.
Menurut Kaisar, kenaikan harga energi tersebut menekan biaya produksi pelaku UMKM, terutama sektor usaha makanan yang sangat bergantung pada LPG.
“Kenaikan LPG nonsubsidi ini tentu berdampak luas, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada energi tersebut dalam menjalankan usahanya. Kami meminta pemerintah segera turun tangan memberikan dukungan nyata agar UMKM tetap bisa bertahan,” kata Kaisar dikutip Jumat (24/4/2026).
Baca juga : DPR Dorong Transaksi Batubara Pakai Rupiah
Kaisar menjelaskan, pelaku UMKM kini menghadapi dilema dalam menentukan harga jual. Di satu sisi, kenaikan harga berpotensi menurunkan daya beli konsumen. Namun di sisi lain, jika harga tidak disesuaikan, beban biaya produksi akan semakin berat.
“Ibarat buah simalakama, itulah yang dirasakan pelaku UMKM saat ini. Khususnya usaha makanan yang sangat bergantung pada LPG. Ketika harga dinaikkan, mereka khawatir kehilangan pembeli. Namun jika tidak dinaikkan, margin usaha semakin tergerus. Ini jelas situasi yang memberatkan,” ujar Kaisar.
Kaisar mengusulkan sejumlah langkah untuk membantu UMKM, antara lain bantuan langsung tunai, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, serta relaksasi cicilan kredit bagi pelaku usaha yang mengalami tekanan likuiditas.
Menurut Kaisar, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah kenaikan biaya.
“Bantuan langsung bisa menjadi langkah cepat untuk menjaga daya tahan UMKM. Selain itu, relaksasi cicilan kredit juga sangat penting agar pelaku usaha tidak semakin terhimpit kewajiban finansial di tengah kenaikan biaya produksi,” kata Kaisar.
Kaisar mengingatkan, tanpa langkah konkret dari pemerintah, dampak kenaikan harga LPG dapat meluas, mulai dari potensi gelombang penutupan usaha hingga meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.
“UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika mereka tidak diselamatkan, efek domino akan sangat luas, mulai dari penurunan konsumsi rumah tangga hingga terganggunya stabilitas ekonomi di tingkat lokal,” ujar Kaisar.
Kaisar menilai keberpihakan terhadap UMKM merupakan keharusan dalam kebijakan ekonomi nasional.
“Pemerintah harus hadir memastikan UMKM tetap hidup, tumbuh, dan menjadi penopang utama ekonomi nasional,” pungkas Kaisar.
