PravadaNews – Biaya pakan ternak mendapat tekanan di tengah rendahnya realisasi impor bungkil kedelai oleh perusahaan swasta yang baru mencapai 17% dari alokasi 2 juta ton.
Kepala Posko Satgas Pangan Bareskrim Polri, Zain Dwi Nugroho, mengatakan pemerintah telah mengubah pembagian impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai yang menjadi salah satu bahan baku pakan ternak.
Dalam kebijakan itu, Zain menjelaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperoleh porsi impor lebih besar dibandingkan perusahaan swasta.
“Di samping itu, terkait realisasi impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai sebagai salah satu bahan baku pakan ternak, saat ini ada perubahan kebijakan, di mana 60 persen dari alokasi tersebut disalurkan atau diimpor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan 40 persen melalui swasta,” ucap Zain, dikutip Minggu (18/10/2026).
Namun, Zain mengungkapkan realisasi impor melalui perusahaan swasta masih jauh dari alokasi yang telah ditetapkan.
“Saat ini, realisasi impor dari swasta masih rendah. Dari alokasi 2 juta ton, realisasinya masih 17 persen,” tegas Zain.
Berdasarkan angka ini, impor swasta baru terealisasi sekitar 340 ribu ton sehingga masih terdapat 1,66 juta ton alokasi yang belum terealisasi.
Menurutnya, rendahnya realisasi impor bungkil kedelai turut mendorong kenaikan harga pakan yang dibutuhkan peternak.
Selain bungkil kedelai, Zain mencatat pasokan jagung untuk pakan di sejumlah wilayah menurun akibat musim kemarau dan peralihan komoditas. Kondisi tersebut juga diikuti kenaikan harga jagung yang melampaui harga acuan.
Zain menambahkan, penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di beberapa provinsi masih di bawah 50%. Satgas Pangan Polri terus memantau realisasi penyalurannya, termasuk di Situbondo, Bojonegoro, dan Tuban.
Sementara itu, data Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA) Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan harga pakan broiler naik dari Rp8.108 per kilogram pada September 2025 menjadi Rp8.689 pada September 2026. Harga pakan layer juga meningkat dari Rp7.216 menjadi Rp7.371 per kilogram.
Adapun impor bungkil kedelai diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Aturan ini mewajibkan importir memiliki persetujuan impor berdasarkan rekomendasi teknis Kementan.
Untuk membantu menekan biaya produksi peternak, Kementan juga membuka akses hingga 30 ribu ton bungkil kedelai melalui PT Berdikari sampai Desember 2026 dengan harga penawaran Rp8.630 per kilogram di titik pengambilan. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan kisaran Rp9.200–Rp9.700 per kilogram yang dikeluhkan peternak pada awal Agustus.
