PravadaNews – Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan perumahan yang transparan dan tepat sasaran, pengawasan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka akses pengawasan pengadaan program perumahan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan dalam proses pengadaan, sekaligus memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif dan terhindar dari praktik korupsi.
Maruarar pun meminta seluruh jajaran kementeriannya memberikan akses penuh kepada LKPP, mulai dari pemeriksaan data dan dokumen hingga menemui pihak-pihak terkait untuk melihat langsung proses pengadaan di lapangan.
“Mau minta data apa saja, mau ketemu siapa saja. Mau lihat dokumen apa saja boleh,” ujar Maruarar dikutip, Jumat (23/10/2026).
Menurut Maruarar, keterbukaan tersebut diperlukan agar LKPP dapat menyusun strategi pengadaan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Karena itu, Maruarar meminta seluruh pejabat kementeriannya mendukung proses evaluasi tanpa membatasi akses maupun informasi yang dibutuhkan.
“Kalau ada yang menghambat, kasih tahu saya. Saya pastikan akan saya berikan sanksi keras,” kata Maruarar.
Arahan tersebut disampaikan setelah Kepala LKPP Sara Sadiqah mengusulkan Kementerian PKP menjadi percontohan perbaikan sistem pengadaan pemerintah.
Pria yang akrab disapa Ara ini menyambut usulan itu dengan meminta LKPP mempelajari seluruh mekanisme pengadaan yang telah diterapkan kementeriannya.
Salah satu mekanisme yang diperkenalkan adalah tender rakyat dalam pengadaan bahan bangunan untuk program bantuan perbaikan rumah.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan material dihitung terlebih dahulu sebelum sejumlah toko bangunan diminta menyampaikan penawaran harga.
Ara menjelaskan penawaran dari toko bangunan kemudian dibandingkan untuk memperoleh harga yang lebih efisien. Ia juga mendorong penerima bantuan ikut mengawasi pengadaan karena penghematan anggaran dapat meningkatkan manfaat yang mereka terima.
“Jadi ada kepentingan rakyat untuk melakukan pengawasan dan menawar. Kenapa? Yang diuntungkan dia,” ucap Ara.
Menurut Ara, keterlibatan masyarakat tersebut perlu didukung sistem pengadaan yang mudah dipahami dan dapat diawasi bersama.
Karena itu, Ara meminta LKPP membantu mengembangkan mekanisme yang memperkuat transparansi sekaligus memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan.
Selain memperbaiki mekanisme pengadaan, Maruarar menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai anggaran, target, dan realisasi program perumahan.
Ara meminta seluruh pejabat terkait menjelaskan perkembangan program secara terbuka agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Keterbukaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Ara menilai pengawasan masyarakat, media, dan lembaga terkait dapat membantu memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian PKP diharapkan menjadi contoh penerapan pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Perbaikan sistem pengadaan juga diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
