PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan lembaganya telah memiliki standar operasional dan mekanisme pengawasan berlapis. Proses tersebut juga menjalani audit berkala untuk menjamin keabsahan penyadapan atau lawful interception.
Penegasan itu disampaikan KPK di tengah bergulirnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR RI. KPK menilai pembahasan regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas aturan yang berlaku.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, proses analisis terhadap hasil komunikasi yang diperoleh melalui penyadapan telah menerapkan standar internasional. Bahkan, proses tersebut disebut telah mengacu pada standar Organisasi Internasional (ISO).
“Dan yang terpenting, penyadapan di KPK ini juga secara berkala dilakukan audit. Bahkan proses analisis terhadap hasil komunikasinya pun, juga sudah berstandar ISO, sudah ada standarisasi internasional ya,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait wacana RUU Penyadapan, Budi memandang pembahasan rancangan undang-undang tersebut sebagai proses evaluasi yang wajar. Menurut Budi, pembahasan itu dapat digunakan untuk menguji apakah aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini masih efektif memenuhi kebutuhan penegakan hukum.
“Pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu tentu bagian dari proses evaluasi, proses untuk menguji apakah aturan ataupun kebijakan yang saat ini eksis itu solutif atau bisa bermanfaat berdaya guna, untuk kebutuhan dalam proses-proses penyadapan,” ujar Budi.
Budi menegaskan, KPK tidak melakukan penyadapan secara sembarangan. Kewenangan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 untuk mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.
“Kami pastikan, penyadapan-penyadapan yang dilakukan KPK tentu semuanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Budi.
Secara teknis, penyadapan KPK dilakukan berdasarkan penanganan perkara konkret. Pelaksanaannya juga melalui mekanisme berlapis dan pengawasan berjenjang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
KPK berharap regulasi penyadapan ke depan turut mengatur mekanisme pengawasan dan audit yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan penyadapan dapat tetap menjamin prinsip lawful interception serta akuntabilitas.
