PavadaNews – Program swasembada pangan menjadi program unggulan siapa pun yang memimpin negeri ini. Program penyediaan bahan utama isi perut rakyat ini pernah mencatatkan sejarah di masanya.
Swasembada beras pernah tercapai pada tahun 1984-1988 di era pemerintahan Soeharto. Kala itu, pemerintah tidak melakukan impor beras, karena tingkat produksi yang berlebih berkat intensifikasi dan perluasan lahan.
Capaian swasembada beras juga membuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menganugerahi Indonesia mendali penghargaan di Roma pada 1985. Presiden Soeharto menerima langsung medali penghargaan tersebut.
Di sisi lain, pangan utama ini pernah menjadi alat tawar kepada negara tetangga untuk mendominasi pengaruh politik di Asia Tenggara.
Presiden Soeharto kala itu berhasil menjadikan pangan utamanya beras sebagai salah satu komoditi pemersatu bangsa. Di masanya rakyat tidak pernah kekurangan beras, bahkan mampu diekspor.
Pada era pemerintahan Soeharto itu membuat program Bimbingan Masal (BIMAS) untuk mendorong peningkatan hasil produksi beras. Program tersebut lalu dikembangkan menjadi Bimnas Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing.
Tujuan program tersebut untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberikan bantuan pupuk serta pestisida pada petani. Pemerintah Soeharto lalu menyempurnakan menjadi Bimnas Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969.
Dengan program Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain itu, pemerintah Soeharto menerapkan diversifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi dan pertanian.
Kebijakan tersebut diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.
Tercatat pada tahun 1969, produksi beras nasional sekitar 12,2 juta ton, lalu meningkat menjadi 25,8 juta ton pada 1984. Kenaikan produksi ini didukung oleh program Bimnas dan Inas, pembangunan jaringan irigasi dari 3,56 juta hektar pada tahun 1969 menjadi 4,09 juta hektare pada tahun 1985, serta distribusi benih unggul IR-36, dan subsidi pupuk besar-besaran.
Berganti rezim, komoditi utama perut rakyat Indonesia menunjukkan tren negatif. Dari surplus hingga mencatatkan sebagai negara pengimpor dengan nilai yang tidak sedikit.
Padahal, program pendukung komoditi ini tidak pernah absen, mulai penyediaan lahan, bantuan alat pertanian hingga penyediaan pupuk pun dilakukan. Itu dilakukan demi satu kata yaitu swasembada.
Swasembada pun kini menjadi jargon bagi para politikus untuk menarik simpati rakyat atau pemilik suara. Namun di sisi lain, rakyat tidak diberikan informasi yang gamblang soal bagaimana swasembada itu bisa tercapai. Bak ‘simsalabim’ klaim swasembada itu tercapai.
Kini, Indonesia mengklaim tidak lagi akan impor beras kata salah satu punggawa kabinet Merah Putih. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) digembar-gembor menyentuh angka 4,5 juta ton.
“Beras kita sudah tidak impor lagi. Tahun 2024 kita impor 4,5 juta ton, tapi tahun 2025 kita surplus 4,2 juta ton,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.
Pernyataan tersebut perlu dipahami dalam konteks kebijakan penghentian impor beras konsumsi, bukan sebagai penegasan bahwa Indonesia sama sekali tidak mendatangkan beras dari luar negeri. Sepanjang 2025, Indonesia masih mengimpor beras untuk kebutuhan industri dan beras khusus.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang tahun 2025, Indonesia masih mencatatkan total volume impor beras hingga 454.158 ton. Tren masuknya pasokan beras dari luar negeri ini ternyata terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2026.
Pada periode Januari-Juli 2026, Indonesia tercatat masih mengimpor beras sebanyak 48.388 ton dengan nilai mencapai US$19,95 juta.
Jika melihat catatan BPS dari 2022-2026, impor beras Indonesia memang masih didominasi oleh negara produsen utama seperti Thailand yang menyumbang 2,92 juta ton atau berkontribusi 34,4% terhadap total impor beras Indonesia, selanjutnya Vietnam sebesar 2,52 juta ton (29,7%), Pakistan sebesar 1,26 juta ton (14,8%), Myanmar sebesar 1,18 juta ton (14,0%), dan India sebesar 572,4 ribu ton (6,7%).
Mengutip data Buletin Konsumsi Pangan Vol. 16 No. 1 Tahun 2025 dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang membahas proyeksi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras 2023-2025.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa proyeksi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras diperlukan beberapa data pendukung yang terkait dalam perhitungan ketersediaan dan kebutuhan beras secara keseluruhan.
Penyusunan neraca beras tahun 2023-2025 didasarkan pada beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan update data 31 Mei 2025.
Ketersediaan beras tahun 2023, stok awal sebesar 4.064.238 ton, produksi GKG sebesar 53.980.993 ton, produksi beras sebesar 31.101.285 ton, impor 3.152.911 ton, ekspor 1.648 ton, total ketersediaan 38.316.786 ton.
Sementara kebutuhan beras rumah tangga pada tahun 2023 sebesar 22.602.840 ton, non rumah tangga 8.294.151 ton, total kebutuhan 30.896.991 ton. Kemudian neraca sebesar 7.419.795 ton dengan koreksi 4.134.399 ton.
Selanjutnya, ketersediaan beras tahun 2024, stok awal sebesar 4.134.399 ton, produksi GKG sebesar 53.142.727 ton, produksi beras sebesar 30.621.249 ton, impor 4.381.671 ton, ekspor 24,02 ton, total ketersediaan 39.137.295 ton.
Sementara kebutuhan beras rumah tangga pada tahun 2023 sebesar 22.361.436 ton, non rumah tangga 8.373.555 ton, total kebutuhan 30.735.018 ton. Kemudian neraca sebesar 8.402.277 ton.
Lalu, ketersediaan beras tahun 2025, stok awal sebesar 8.402.277 ton, produksi GKG sebesar 54.453.100 ton, produksi beras sebesar 31.376.296 ton, impor 514.804 ton, ekspor 5,81 ton, total ketersediaan 40.293.371 ton.
Sedangkan kebutuhan beras rumah tangga pada tahun 2025 sebesar 22.527.000 ton, non rumah tangga 8.448.844 ton, total kebutuhan 30.975.843 ton. Kemudian neraca sebesar 9.317.528 ton.
“Perhitungan ketersediaan beras diawali dengan perhitungan ketersediaan gabah dan beras yang bersumber dari KSA (Kerangka Sampling Area) BPS,” tulis laporan tersebut.
Laporan itu menjelaskan bahwa produksi beras tahun 2023 dan 2024 merupakan angka kumulatif Januari sampai dengan Desember masing-masing sebesar 31,1 kita ton dan 30,62 juta ton, sementara produksi beras 2025 sebesar 31,38 juta ton, dengan produksi beras Januari-Juli 2025 menggunakan angka potensi produksi KSA BPS, produksi Agustus sampai dengan Desember 2025 merupakan angka rencana produksi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Laporan itu menyebutkan ketersediaan beras merupakan penjumlahan antara produksi beras ditambah impor beras sebesar 3,15 juta ton dikurangi ekspor 1,65 ribu ton. Sehingga, total ketersediaan tahun 2023 sebesar 38,32 juta ton, tahun 2024 impor sebesar 4,38 juta ton dan ekspor sebesar 24 ton.
“Sehingga total ketersediaan menjadi 39,14 juta ton,” tulis laporan itu.
Dalam data tersebut berdasarkan hasil Rakor Tingkat Menteri pada 9 Desember 2024, mencatat perkiraan impor beras tahun 2025 sebesar 514.804 ton, terdiri dari impor beras industri 443.905 ton, beras khusus sebesar 499 ton serta beras Cadangan beras Pemerintah (CBP) sebesar 70.400 ton. Impor beras CBP merupakan impor perpanjangan dari Perijinan Impor (PI) tahun 2024 yang masuk pada Januari 2025.
Kemudian keutuhan beas di Indonesia tahun 2023-2025 untuk konsumsi langsung dalam rumah tangga per kapita yang bersumber dari Susenas Maret per provinsi dikalikan jumlah penduduka setiap provinsi tahun 2023-2025 serta konsumsi di luar rumah tangga yang bersumber dari Survei Bahan Pokok (Bapok) BPS tahun 2017 per provinsi dikalikan jumlah penduduk per provinsi tahun 2023-2025.
Laporan itu menjelaskan, jumlah pendudukan tahun 2023-2025 yang bersumber dari proyeksi penduduk 2020-2025 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2025 BPS masing-masing sebesar 278,84 juta, 281,6 juta dan 284,44 juta jiwa.
“Kebutuhan total beras tahun 2025 sebesar 30,98 juta ton merupakan penjumlahan konsumsi dalam rumah tangga hasil Susenas sebesar 22,53 juta ton ditambah dengan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,45 juta ton,” jelas laporan tersebut.
Konsumsi beras non rumah tangga di antaranya; rumah makan dan penyedia makan lainnya, industri mikro kecil, restoran, hotel, katering, industri besar sedang, rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan yang bersumber dari Bapok 2017.
Proyeksi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras di Indonesia tahun 2025, stok awal sebesar 8.402.277 ton, produksi GKG 54.453.100 ton, produksi sebesar 31.376.296 ton, impor beras khusus dan beras industri sebesar 444.404 ton, impor beras 70.400 ton, total impor sebesar 514.804 ton, ekspor sebesar 5,81 ton, dan total ketersediaan 40.293.371 ton.
Kebutuhan beras pada tahun 2025 untuk rumah tangga sebesar 22.527.000 ton, non rumah tangga sebesar 8.448.844 ton, total kebutuhan sebesar 30.975.843 ton dengan neraca sebesar 9.317.528 ton.
Data yang dipaparkan di atas berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak lagi impor beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Tahun lalu tidak ada impor (beras untuk CBP). Tahun ini juga tidak ada impor. Insya Allah stok kita aman. Aman untuk sampai bulan Juli untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran akhir bulan lalu.
Namun, perbedaan pencatatan antara data impor Indonesia dan data ekspor negara mitra menjadi persoalan tersendiri. Direktur NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai ketidaksesuaian tersebut perlu ditelusuri, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang menghentikan impor beras konsumsi.
“Temuan paling krusial muncul ketika data ekspor beras yang dicatat oleh negara mitra disandingkan dengan data penerimaan impor resmi oleh pihak Indonesia, di mana terjadi selisih pencatatan data kepabeanan yang cukup besar di tengah kebijakan pemerintah Indonesia untuk stop impor beras,” kata Christiantoko dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (25/10/2026).
Data dari International Trade Center (ITC) Trade Map mencatatkan hal yang berbeda. Platform berbasis data analisis pasar global terkemuka yang dikembangkan bersama oleh dua organisasi dunia, yaitu World Trade Organization (WTO) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menunjukkan sepanjang tahun 2025 menyebutkan bahwa Singapura mengekspor beras ke Indonesia sebesar 224,5 ribu ton atau senilai Rp1,7 triliun, sementara Malaysia mencatatkan pengiriman sebesar 127,3 ribu ton atau senilai Rp1,0 triliun.
Anehnya, dalam catatan BPS tidak menunjukan tidak adanya penerimaan beras dari Singapura dan Malaysia. “Apakah beras ratusan ribu ton ini benar-benar masuk ke wilayah pabean Indonesia tanpa terdata oleh otoritas kita, ataukah ada masalah serius dalam klasifikasi dan pencatatan lalu lintas barang? ini dia yang seharusnya dibuka secara transparan, karena nilai yang hilang mencapai triliunan rupiah,” kata Christiantoko.
Senada dengan data yang di rilis oleh ITC Trade Map, World Integrated Trade Solution (WITS) juga mencatat beberapa negara yang melakukan ekspor beras ke Indonesia pada tahun 2025 dan tahun 2026 ini.
WITS merupakaan platform perangkat lunak untuk mengakses, mengolah, dan menganalisis data perdagangan internasional, tarif bea masuk, serta hambatan perdagangan yang dikembangkan oleh World Bank melalui kolaborasi dengan beberapa organisasi internasional, yakni UNCTAD, ITC, UNSD, dan WTO.
Berdasarkan catatan dari World Integrated Trade Solution (WITS) tercatat beberapa negara telah melakukan ekspor beras ke Indonesia eskpor beras setengah giling atau beras giling pada tahun 2025 lalu.
Tercatat Malaysia mengeskpor beras setengah giling atau beras giling ke Indonesia sebanyak 254.641.000 kilogram (kg) dengan nilai 123,509,000.11 USD dan Singapura sebanyak 223.572.000 kg dengan nilai 101,267,000.11 USD.
Jika kita merujuk kembali kepada data resmi yang di rilis oleh BPS pada tahun 2025, BPS Indonesia mencatatkan angka penerimaan beras dari Singapura sebesar nol ton (0 ton), sedangkan beras impor dari Malaysia tercatat hanya 27.451 kilogram.
Adanya ketidaksesuaian data dalam skala masif ini berisiko mencederai akurasi data perdagangan nasional yang menjadi rujukan utama kebijakan publik.
Ketika data dasar yang digunakan untuk mengklaim swasembada terdapat ketidaksesuaian hingga ratusan ribu ton, maka kebijakan penetapan harga hingga operasi pasar berisiko salah sasaran, sehingga akhirnya merugikan petani lokal.
Terkait dengan perbedaan data impor beras, pengamat kebijakan publik, Fernando Emas menanggapi perbedaan data impor beras. Menurut Fernando, pemerintah seharusnya jujur kepada publik terkait dengan impor beras.
“Sangat disayangkan kalau benar temuan data bahwa pemerintah memberikan informasi secara tidak jujur bahwa pemerintah masih melakukan impor beras khusus dan beras untuk kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah,” kata Fernando saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).
Fernando menyarankan kepada pemerintah seharusnya membuka data terkait dengan volumen impor beras. Fernando menilai, jika pemerintah menutupi data tersebut, maka nantinya akan terbongkar dengan sendirinya.
“Akibatnya, penilaian masyarakat akan semakin buruk terhadap pemerintah karena dianggap memanipulasi data hanya karena ingin dianggap berhasil,” kata Fernando.
Selain data impor, masyarakat juga perlu mengetahui secara jelas mengenai kategori beras yang beredar di Indonesia. Hal penting bagi masyarakat jenis beras yang dikonsumsi masyarakat.
Adapun macam-macam di antaranya; beras medium, premium hingga fortifikasi. Ketiga jenis beras tersebut memiliki perbedaan.
Beras medium menjadi kategori yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mengutamakan keterjangkauan dengan standar mutu yang tetap ditetapkan pemerintah. Contoh produk yang beredar yakni beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Perum Bulog sebagai bagian dari program stabilisasi pangan.
Sementara itu, beras premium memiliki persyaratan mutu lebih tinggi dibandingkan beras medium. Perbedaannya dapat dilihat dari kondisi fisik beras seperti jumlah beras kepala yang lebih banyak, butir patah lebih sedikit, kadar air, serta tingkat kebersihan butiran.
Beberapa produk yang dipasarkan sebagai beras premium antara lain Topi Koki Setra Ramos dan Setra Royale. Namun, konsumen tetap perlu melihat informasi mutu dan spesifikasi pada kemasan karena kategori beras mengikuti standar produk yang berlaku.
Berbeda dengan medium dan premium yang dibedakan melalui mutu fisik, beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral melalui proses fortifikasi.
