Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Foto: Dok. PravadaNews)

Beranda / Hukum / KPK Minta Masyarakat Cek LHKPN Raffi Ahmad

KPK Minta Masyarakat Cek LHKPN Raffi Ahmad

PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan pengadaan paket oleh dua kementerian kepada Raffi Ahmad. 

Selain persoalan pengadaan, KPK turut mendapat pertanyaan mengenai pelaporan harta kekayaan Raffi Ahmad melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu hal yang disorot adalah apakah penghasilan sebesar Rp14,7 miliar telah dicantumkan dalam laporan tersebut.

Budi meminta masyarakat memeriksa langsung laporan kekayaan Raffi melalui laman resmi e-LHKPN KPK di elhkpn.kpk.go.id. Menurut Budi, laporan tersebut memang disediakan agar dapat diakses publik sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

“Ketika masyarakat mengetahui adanya kepemilikan suatu aset ataupun harta seorang pejabat publik ini tidak sesuai dengan profilnya, maka masyarakat juga bisa memberikan feedback, memberikan masukan kepada KPK,” kata Budi, dikutip Rabu (11/11/2026).

Adapun mengenai pencantuman penghasilan Rp14,7 miliar dalam LHKPN Raffi, Budi mengatakan informasi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut. Budi menyebut pelaporan LHKPN merupakan bagian dari ranah pencegahan dan bersifat self-assessment.

“Ya, untuk detailnya perlu dicek lagi, dan ini memang ranahnya di pencegahan. Sifatnya self-assessment,” ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan Pasal 12i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Budi, unsur-unsur dalam pasal tersebut perlu dicermati terlebih dahulu. Budi menilai institusi terkait perlu mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan untuk melihat kemungkinan adanya benturan kepentingan.

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” jelas Budi.

Saat ditanya apakah KPK akan mendatangi kementerian terkait atau meminta keterangan langsung dari Raffi Ahmad, Budi belum memberikan kepastian. Budi menyebut institusi terkait juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut.

“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” ujar Budi.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *