PravadaNews – Beras yang masuk ke Indonesia melalui jalur impor memiliki kode perdagangan berbeda-beda, mulai dari gabah, beras wangi, hingga beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri.
Perbedaan tersebut tercatat dalam Harmonized System (HS), yakni sistem pengkodean barang internasional yang digunakan untuk mengelompokkan produk dalam kegiatan ekspor dan impor.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjelaskan, kode HS terdiri atas enam digit yang berlaku secara internasional. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara menggunakan delapan digit melalui ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN).
Di Indonesia, kode ini tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang menjadi acuan penetapan bea masuk, pengawasan barang, ataupun pencatatan statistik perdagangan.
Dalam praktiknya, importir mencantumkan kode HS sesuai karakteristik barang pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Bea Cukai kemudian dapat memeriksa kesesuaian klasifikasi serta dokumen yang dipersyaratkan sebelum barang dikeluarkan.
Khusus beras, BTKI menempatkannya dalam pos tarif 10.06 yang terbagi menjadi empat kelompok utama berdasarkan bentuk dan tingkat pengolahannya.
Kelompok pertama yakni HS 1006.10 untuk gabah yang masih berkulit, dengan kode 1006.10.10 bagi gabah yang cocok disemai dan 1006.10.90 untuk jenis lainnya.
Setelah kulit terluarnya dilepaskan, beras masuk kelompok HS 1006.20 atau beras pecah kulit. Kelompok tersebut mencakup kode 1006.20.10 untuk beras Hom Mali dan 1006.20.90 bagi jenis lainnya.
Berbeda dari beras pecah kulit, HS 1006.30 mencakup beras yang telah digiling sebagian maupun seluruhnya, baik yang sudah disosoh atau dikilapkan maupun belum.
Dalam kelompok itu, kode 1006.30.30 digunakan untuk beras ketan, sedangkan 1006.30.40 diperuntukkan bagi beras Thai Hom Mali yang dikenal memiliki aroma khas.
Jenis berikutnya yakni beras Basmati dengan kode 1006.30.50, sementara beras Malys memiliki kode tersendiri, ialah 1006.30.60.
Selain kedua jenis ini, kode 1006.30.70 digunakan untuk kelompok beras beraroma lainnya. Adapun beras setengah masak, termasuk beras kukus, masuk kode 1006.30.91 karena telah melalui proses pengolahan tertentu sebelum penggilingan.
Di sisi lain, kode 1006.30.99 digunakan untuk beras giling lainnya, termasuk Japonica dan beras untuk keperluan umum, dengan persyaratan tingkat kepecahan yang berbeda sesuai ketentuan impor.
Kelompok terakhir yakni HS 1006.40 untuk beras pecah, dengan kode 1006.40.10 bagi jenis yang digunakan sebagai pakan hewan dan 1006.40.90 untuk beras pecah lainnya.
Dalam ketentuan impor, kode 1006.40.90 juga mencakup beras pecah dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan paling banyak 15% yang digunakan sebagai bahan baku industri, seperti tepung beras dan bihun.
Meski demikian, pengelompokan HS berbeda dengan klasifikasi beras menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
Berdasarkan Pasal 3, beras umum terdiri atas beras pecah kulit dan beras sosoh. Dalam sistem HS, kedua bentuk tersebut dapat ditemukan pada kelompok 1006.20 dan 1006.30, tapi kode itu tidak secara otomatis menentukan peruntukan impor.
Sebagai catatan juga, beras khusus mencakup beras ketan, merah, hitam, organik, varietas lokal, hingga jenis tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Klasifikasi ini juga berbeda dari kelas mutu premium dan medium yang dinilai berdasarkan persyaratan mutu beras.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono, menjelaskan perbedaan jenis beras tersebut perlu diperhatikan ketika membaca data impor.
“Beras yang masih tercatat masuk merupakan beras khusus yang memang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus. Jadi, ini bukan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi umum masyarakat,” ungkap Arief dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (15/11/2026).
Perbedaan karakteristik beras khusus juga diteliti lembaga penelitian Kementan dalam kajian yang diterbitkan pada 2018. Penelitian itu menguji sejumlah varietas, termasuk Basmati dan Japonica jenis Tarabas, yang dibudidayakan di Cianjur, Jawa Barat.
Hasilnya menunjukkan kadar beras kepala setelah penggilingan berkisar 49–96%, dengan sifat pengolahan yang berbeda antarvarietas. Penelitian ini juga menemukan perbedaan karakteristik pasta dan sifat termal antara Cisokan dan Basmati meskipun kadar amilosanya sebanding.
Dari sisi kebijakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatur impor beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Aturan tersebut diubah melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025, kemudian Permendag Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.
Ketentuan terbaru membagi impor beras menjadi tiga kategori, yakni keperluan umum oleh badan usaha milik negara (BUMN) pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U), keperluan lain oleh pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), serta keperluan lain oleh BUMN pemegang API-U. Diketahui, Kemendag menangani penerbitan Persetujuan Impor (PI) itu melalui sistem elektronik berdasarkan persyaratan yang berlaku, termasuk Neraca Komoditas dan dokumen pendukung sesuai jenis impor.
Terkait kondisi 2026, Bapanas menyatakan pemerintah tidak mengalokasikan impor beras konsumsi umum maupun beras bahan baku industri dalam Neraca Komoditas tahun ini.
“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada impor beras medium. Impor yang tercatat adalah untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jangan sampai masyarakat mencampuradukkan dua hal yang berbeda ini,” tegas Arief.
Karenanya, kode HS yang tercantum dalam BTKI perlu dibaca bersama jenis barang, peruntukan, dan persetujuan impornya karena keberadaan suatu kode tidak otomatis menunjukkan jenis beras tersebut telah mendapat izin atau benar-benar diimpor ke Indonesia.
