PravadaNews – Miris! Besarnya penduduk usia produktif belum seluruhnya berujung pada pekerjaan ketika jutaan orang masih mencari ruang untuk memperoleh penghasilan.
Diketahui data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat 201,06 juta penduduk atau 69,30% populasi Indonesia berada pada usia produktif.
Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat 7,22 juta penganggur pada Mei 2026 lalu, sementara jumlah penduduk bekerja nya mencapai 148,19 juta orang.
Dalam hal ini, Guru Besar sekaligus Ekonom Universitas Kristen Indonesia (UKI) Wilson Rajagukguk melihat kondisi tersebut sebagai ketimpangan antara tenaga kerja yang tersedia dan pekerjaan yang mampu disediakan perekonomian.
“Artinya penciptaan lapangan kerja kurang memadai untuk menyerap angkatan kerja,” tulis Wilson dalam keterangan yang diterima, dikutip Sabtu (15/8).
Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif yang besar baru memberi manfaat ketika tersedia pekerjaan yang mampu membuat mereka berdaya secara ekonomi.
Selain jumlah pekerjaan, persoalan lain muncul ketika kemampuan sebagian pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Memang dikeluhkan terjadi gap antara kemampuan pekerja dengan permintaan tenaga kerja,” ungkap Ekonom itu.
Karena itu, dirinya mendorong dunia pendidikan membaca kebutuhan pasar kerja agar kemampuan lulusan tidak semakin jauh dari pekerjaan yang tersedia.
Dari sisi permintaan tenaga kerja, Wilson menempatkan investasi sebagai salah satu variabel utama untuk membuka pekerjaan baru. Investasi yang memperluas kegiatan produksi dinilai dapat menambah kebutuhan pekerja sekaligus memperbesar daya serap pasar kerja.
Arah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong investasi ikut menciptakan pekerjaan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Jumlah pekerja yang terserap dari investasi tersebut meningkat 15% dibandingkan periode sebelumnya. Rosan menekankan, pertumbuhan investasi tidak cukup dinilai hanya dari nilai modal yang berhasil masuk.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, yang berkualitas, sekaligus juga memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat kita,” kata Rosan dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Jumat (14/8).
Pemerintah selanjutnya menargetkan investasi Rp2.322 triliun pada 2027, meningkat dari sasaran 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Kenaikan target itu membuat kemampuan investasi menciptakan pekerjaan menjadi bagian penting dari dampak ekonomi yang diharapkan.
Salah satu arah yang didorong yakni hilirisasi perkebunan dan kehutanan karena penyerapan pekerjanya dinilai lebih besar dibandingkan hilirisasi mineral. Rosan menyebut, kondisi ini tetap terjadi meski nilai investasi kedua sektor tersebut masih berada di bawah hilirisasi mineral.
