Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham. (Dok Polda Jatim)

Beranda / Hukum / Polda Jatim Berkoordinasi dengan KPK Terkait Kasus ATR/BPN

Polda Jatim Berkoordinasi dengan KPK Terkait Kasus ATR/BPN

PravadaNews — Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) merespons rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Pemeriksaan tersebut dikabarkan akan menggunakan fasilitas di Mapolda Jatim, Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya menghormati dan memahami proses hukum yang sedang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Jules, pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang menjadi kewenangan KPK.

“Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK,” katanya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Mengenai rencana penggunaan fasilitas kepolisian sebagai lokasi pemeriksaan, Jules menyebut Polda Jatim akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPK.

Jules menegaskan, kepastian penggunaan ruangan maupun fasilitas di lingkungan Mapolda Jatim masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.

“Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait,” jelas Jules.

Jules juga tidak ingin berspekulasi mengenai teknis pemeriksaan maupun substansi perkara yang sedang diusut KPK. Jules meminta informasi lebih lanjut mengenai pemanggilan saksi dan perkembangan penyidikan dikonfirmasi langsung kepada lembaga antirasuah.

Menurut Jules, KPK merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan secara resmi perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik.

“Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang,” tutur Jules.

Sebelum Jules, KPK dikabarkan akan memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan tiga saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, seperti dilaporkan Antara pada Selasa (10/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa delapan kepala kantor pertanahan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Sementara itu, tiga saksi lainnya diagendakan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Delapan kepala kantor pertanahan yang dipanggil berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Mereka masing-masing berinisial HH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, serta SBH yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, terdapat S selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan S lainnya yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap RH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, ASP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, serta MAS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan.

Rencana pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Namun, Polda Jatim menegaskan bahwa kepastian pelaksanaan pemeriksaan serta perkembangan materi penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *